Ini Daftar Tunggakan Rp1,6 Triliun BGN di Era Dadan Hindayana

BeritaNasional.com - Plh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan, pihaknya masih memiliki tunggakan sebesar Rp1,6 triliun yang berasal dari tahun anggaran 2025 dan harus diselesaikan pada 2026.

Hal itu disampaikan Agustina dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Agustina mengatakan, tunggakan tersebut terdiri atas berbagai komponen belanja kepada pihak ketiga, mulai dari belanja bahan, sertifikasi, jasa konsultan, hingga pembangunan dapur.

"Ini adalah rekapitulasi tunggakan yang harus kami selesaikan. Ada belanja bahan Rp16,1 miliar, sertifikasi Rp111 miliar, jasa konsultan, sewa, honor narasumber," kata Agustina.

Ia menjelaskan, tunggakan itu juga mencakup tagihan jasa penyelenggara acara (event organizer/EO), publikasi, utang kepada Universitas Pertahanan (Unhan), perjalanan dinas, bantuan pemerintah, hingga belanja modal.

"Nah, ini mohon maaf, kami mungkin masih banyak utang ke tempat lain. Jasa lainnya, seperti EO, publikasi, dan sebagainya mencapai Rp330 miliar," ujar Agustina.

"Kemudian kami juga masih punya utang ke Unhan Rp7,3 miliar, perjalanan dinas Rp684 juta, tunggakan bantuan pemerintah (banper) Rp100 miliar, belanja modal, dan seterusnya. Totalnya Rp1,609 triliun," tambahnya.

Agustina menegaskan, seluruh tunggakan tersebut akan dibayarkan pada tahun ini. Namun, ia menyebut alokasi anggaran untuk pembayaran masih diblokir.

"Ini adalah tunggakan yang akan kami bayarkan pada tahun 2026. Sementara ini, alokasi anggarannya masih diblokir. Namun, beberapa yang telah melewati proses reviu dan sesuai ketentuan akan segera dibayarkan oleh DJA," ucap Agustina.

Berdasarkan paparan BGN, tunggakan terbesar berasal dari belanja modal aset untuk pembangunan dapur APBN senilai Rp1,04 triliun.

Selain itu, terdapat tunggakan jasa lainnya sebesar Rp330,4 miliar, sertifikasi SPPG Rp111,6 miliar, serta bantuan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100,6 miliar.

BGN juga masih memiliki utang kepada Universitas Pertahanan sebesar Rp7,3 miliar, serta sejumlah komponen belanja lainnya, seperti belanja bahan, perjalanan dinas, sewa kendaraan, honor narasumber, dan jasa konsultan.