Prabowo Ungkap 1.030 Dapur Program MBG Ditangguhkan untuk Evaluasi

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi.

Langkah tersebut, menurut Prabowo, dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, keamanan pangan, dan pelayanan gizi terpenuhi sebelum program kembali berjalan optimal.

Adapun hal itu disampaikannya dalam siaran “Presiden Prabowo Menjawab” bersama pakar dan jurnalis yang ditayangkan pada Kamis (19/3/2026).

“Saya langsung cek. Panggil kepala BGN, dan saya terus cross-check,” kata Prabowo.

Prabowo berujar, penghentian sementara dapur MBG tersebut bukan berarti program dihentikan, melainkan bagian dari pembenahan menyeluruh setelah menerima berbagai masukan dan kritik dari lapangan.

“Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” ujar Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa penindakan dilakukan tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, termasuk melalui inspeksi mendadak.

“Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend, 1.030,” ungkapnya.

Kepala Negara juga menegaskan, pemerintah kini menerapkan sistem sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG, mencakup kebersihan, keamanan makanan, hingga kualitas air.

“Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau gak beres ditutup," jelas Presiden.

Selain itu, pemerintah membuka pengawasan publik dengan memberi ruang bagi masyarakat, sekolah, dan orang tua untuk menyampaikan laporan terkait pelaksanaan program.

“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tambah dia.

Prabowo menambahkan, transparansi menjadi kunci perbaikan program, termasuk mengubah budaya laporan yang tidak sesuai kondisi di lapangan.

“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” kata Prabowo.