Bukan Rp335 Triliun, BGN Kelola Dana APBN untuk MBG Total Rp268 Triliiun

BeritaNasional.com - Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan turut mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola sebesar Rp268 triliun. Informasi ini dimaksudkan untuk meluruskan informasi soal APBN Rp335 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai komitmen dalam mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat. 

“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar”, kata Dadan dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (31/3/2026).

Dana Rp335 triliun yang selama ini diketahui publik berasal dari Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) yang dikeluarkan dari kebijakan presiden untuk dana cadangan sebesar Rp67 triliun. 

Sedangkan dari alokasi APBN sebesar Rp268 triliun, 93% dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Dengan porsi mayoritas sebanyak 70% atau Rp249 triliun dari APBN untuk membeli bahan baku yang langsung menguntungkan para petani, peternak, nelayan, UMKM, dan lain-lain. 

Kemudian 20% digunakan operasional seperti listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan. Sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dengan penghasilan antara Rp2,4 juta - Rp3,2 juta per bulan

“Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Dadan.

BGN juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan relawan yang menjadi bagian penting dalam rantai distribusi MBG, dengan dukungan insentif yang disesuaikan dengan beban kerja di lapangan.

Atas komposisi anggaran yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan langsung, BGN menegaskan bahwa program MBG dirancang tidak hanya sebagai intervensi gizi. Tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja.

“BGN akan terus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” tuturnya.