Gencatan Senjata: 10 Persyaratan Iran Tidak Ada Palestina?

BeritaNasional.com -  Perang di Timur Tengah kembali memperlihatkan satu kenyataan klasik dalam politik internasional. Apa yang disampaikan Carl von Clausewitz di abad ke-18 bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain, hari ini berdiri terang di hadapan kita. Namun yang sering luput dibahas, perang modern lebih dari sekadar alat negosiasi kekuasaan. Ia telah berevolusi menjadi mesin penderitaan massal yang menyasar masyarakat sipil tanpa ampun.

Dalam konteks terbaru, muncul apa yang disebut sebagai “rencana 10 poin” dari Iran terkait gencatan senjata. Secara struktural, dokumen ini memperlihatkan pendekatan yang sangat teknokratis. Ia berbicara tentang stabilitas kawasan, pengurangan eskalasi militer, serta ruang negosiasi dengan kekuatan global seperti Amerika Serikat. 

Namun ketika dibedah secara substansi, satu pertanyaan mendasar muncul dengan sangat kuat yakni di mana posisi konkret kemerdekaan dan perdamaian Palestina-Israel dalam rumusan tersebut?

Iran selama ini dikenal sebagai negara yang secara ideologis konsisten menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Retorika politiknya tegas, bahkan konfrontatif terhadap Israel. Namun dalam desain negosiasi aktual, isu Palestina tidak ditempatkan sebagai variabel utama yang harus diselesaikan. Isu ini hadir sebagai latar. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari ideologi menuju kalkulasi kepentingan.

Lebih jauh lagi, jika kita melihat konfigurasi kekuatan Iran di kawasan, maka peran kelompok-kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon, milisi di Irak, Houthi di Yaman, hingga Hamas di Palestina menjadi bagian penting dari strategi geopolitik Iran. Mereka dijadikan instrumen dalam membangun daya tawar regional, bahasa kekiniannya adalah dijadikan proksi.

Pertanyaannya kemudian menjadi relevan, yakni apakah dalam negosiasi gencatan senjata ini, perlindungan terhadap mereka menjadi bagian dari kesepakatan, atau justru mereka menjadi variabel yang dapat dinegosiasikan?

Data yang berkembang menunjukkan bahwa pendekatan Iran dalam perundingan lebih diarahkan pada stabilitas internal dan pengurangan tekanan eksternal, khususnya terkait sanksi ekonomi. 

Dengan kata lain, dimensi ekonomi dan politik domestik Iran memiliki bobot yang sangat besar dalam setiap langkah diplomatiknya. Hal ini menjelaskan mengapa formulasi gencatan senjata tidak secara eksplisit mengikat pada penyelesaian konflik Palestina-Israel secara menyeluruh.

Di sinilah kita melihat paradoks besar dalam diplomasi modern. Di satu sisi, negara berbicara tentang perdamaian. Akan tetapi di sisi lain, instrumen yang digunakan tetap berakar pada logika kekuatan dan kepentingan. Akibatnya, masyarakat sipil menjadi korban yang terus berulang dalam siklus konflik yang tidak pernah benar-benar selesai.

Bencana kemanusiaan yang terjadi hari ini tidak dilihat sebagai efek samping yang tidak disengaja. Perang yang berkelanjutan ini adalah konsekuensi langsung dari pilihan-pilihan politik yang menempatkan negosiasi kekuasaan di atas keselamatan manusia. Setiap serangan, setiap eskalasi, selalu berujung pada korban sipil yang tidak memiliki posisi dalam meja perundingan.

Pepatah lama mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Dalam konteks perang saat ini, pepatah ini menemukan relevansinya yang paling tragis. Tidak ada kemenangan yang benar-benar utuh. Yang tersisa hanyalah kehancuran dengan skala yang berbeda.

Oleh karena itu, arah ke depan harus jelas. Gencatan senjata tidak boleh hanya menjadi jeda taktis dalam permainan geopolitik melainkan harus menjadi pintu masuk menuju penyelesaian yang lebih fundamental, termasuk keberanian untuk menempatkan isu Palestina sebagai inti dari perdamaian kawasan. Tanpa itu, setiap kesepakatan hanya akan menjadi siklus yang berulang.

Dunia internasional memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendorong perubahan pendekatan ini. Perdamaian tidak bisa dibangun di atas kalkulasi semata. Ia harus berdiri di atas keberanian untuk menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas utama.

Karena pada akhirnya, perang tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah, yang ada hanya memindahkan penderitaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan dunia tidak boleh terus membiarkan itu terjadi.

 

Oleh: Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin

 

Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar

Guru Besar Hubungan Internasional Busan University of Foreign Studies (BUFS) Korea Selatan

Visiting Professor, Hubungan Internasional Tomsk State University (TSU) Russia