Ketahanan Energi Diuji, Pemerintah Jaga Pasokan di Tengah Tekanan Global

BeritaNasional.com - Pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat, di tengah upaya mengurangi ketergantungan impor melalui penguatan kapasitas domestik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional.

“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bahlil dikutip dari Antara, Rabu (15/4/2026).

Sebagai bagian dari strategi penguatan energi dalam negeri, pemerintah tengah mendorong pengembangan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Langkah ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor secara bertahap, meski membutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak singkat.

Bahlil juga mengungkapkan capaian pemerintah dalam menekan impor energi, salah satunya melalui peningkatan kapasitas kilang domestik, termasuk di Balikpapan, serta implementasi program biodiesel yang membuat Indonesia kini tidak lagi mengimpor solar.

“Tantangannya masih tersisa pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global,” ujarnya.

Meski demikian, kebutuhan energi nasional masih jauh melampaui produksi dalam negeri. Berdasarkan data pemerintah, Indonesia membutuhkan sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi domestik baru mencapai sekitar 605 ribu barel per hari.

“Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor, dengan hampir satu juta barel per hari didatangkan dari luar negeri. Sekitar 20-25 persen di antaranya melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terdampak ketegangan geopolitik,” ujar Bahlil.

Pemerintah pun terus memperkuat langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan peningkatan campuran bahan bakar berbasis kelapa sawit hingga 50 persen (B50) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Target tersebut disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo pada 30 Maret lalu.

Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan B50 akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat subsidi hingga Rp48 triliun.

Selain itu, implementasi B50 juga diperkirakan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun, dengan kesiapan pelaksanaan yang telah disiapkan oleh Pertamina.

Sumber: Antara