Menkes Ungkap Orang Kaya Terdaftar Masuk PBI, Bahkan Sekjen Kemenkes Termasuk

BeritaNasional.com -  Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap, Badan Pusat Statistik (BPS) tengah merapihkan data yang tersentralisasi. Berdasarkan temuan BPS, masih ada masalah dalam data penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

"Yang ingin juga kita sampaikan, dengan adanya perapihan data oleh BPS yang tersentralisasi ini—duduk antara Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkes—kita melihat ada anomali," ujar Budi saat rapat kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Budi mengatakan, banyak uang negara yang tidak dinikmati oleh warga miskin. Masih ada 10 persen orang kaya masuk daftar penerima bantuan iuran (PBI).

"Bahwa uang yang kita bayarkan, itu tidak semuanya untuk orang termiskin. Ada juga yang 10% orang terkaya pun kita bayarkan sesudah kita konsolidasikan data di BPS," jelasnya. 

Sekurangnya ada 47.000 dari 96 juta PBI yang tidak tepat sasaran. "Sebagai contoh, PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibayarkan Kemenkes, itu masih ada dari 96 jutaan itu 47 ribu yang kurang tepat sasaran, ya," jelasnya.

Bahkan, Budi mengungkap, Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha sempat terdaftar sebagai penerima PBI.

"Saya kalau saya boleh bercanda sedikit Pak Kunta, Sekjen saya, dulu masuk di situ, gitu ya, pernah ya"

Sementara, PBI Pemda masih ada 35 juta terindentifikasi data BPS tidak tepat sasaran. Juga PBI BP Kelas III ada 11 juta yang tidak tepat sasaran.

"Pemerintah melihat bahwa demi keadilan, angka-angka yang kurang tepat sasaran ini mau kita alihkan ke yang lebih membutuhkan," ujar Budi.

"Jadi ada beberapa teman kita di Desil 5 yang belum bisa masuk PBI. Nah, lebih baik kita kurangin yang Desil 10 yang 10% terkaya kita hapus dia, kita alihkan kuotanya ke yang Desil 5," jelasnya.

Setelah ada data yang terintegrasi, maka penerima yang tidak tepat sasaran akan langsung dialihkan ke masyarakat yang berhak.

"Jadi intinya pemerintah, begitu sudah ada integrasi data-data ini, kita ingin mendistribusikan PBI ini ke orang yang berhak, berbasiskan data BPS tadi. Dan itu jumlahnya lumayan besar sehingga kita bisa realokasikan ke orang yang lebih berhak," pungkasnya.