Bukan Omon-omon, Fahri Hamzah Beberkan Strategi Prabowo Tingkatkan Kinerja Kabinet

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah membuka gambaran tentang tuntutan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut jauh melampaui kebiasaan sebelumnya. Dalam sistem yang dibangun Prabowo, ukuran keberhasilan bukan lagi sekadar proses administratif, melainkan hasil konkret yang bisa dirasakan langsung, karena standar kerja yang diterapkan Prabowo menuntut para pembantunya bergerak cepat sekaligus presisi dalam mengeksekusi kebijakan.

“Tuntutan untuk menjadi eksekutornya Pak Prabowo jauh lebih tinggi daripada presiden yang lain, karena standar Pak Prabowo sudah tinggi,” ujar Fahri dalam sebuah podcast media nasional yang dikutip Sabtu (18/4/2026).

Fahri yang kini duduk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto itu menggambarkan bahwa pendekatan tersebut menitikberatkan pada akuntabilitas berbasis hasil. Para menteri dan pejabat pemerintah dituntut menghadirkan capaian terukur dalam waktu relatif singkat, bukan sekadar menyusun laporan atau menjaga loyalitas politik.

Mantan Wakil Ketua DPR ini juga menyinggung keengganan Prabowo terhadap praktik laporan yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurut dia, budaya kerja yang dibangun menghindari apa yang ia sebut sebagai “asal bapak senang,” termasuk penyampaian data yang tidak akurat.

“Presiden ingin semua bergerak cepat dan menghasilkan. Dia tidak ingin menterinya hanya “omon-omon” atau melaporkan data palsu demi “asal bapak senang",” ungkapnya.

Dalam kerangka itu, kata Fahri, evaluasi kinerja dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Setiap kementerian pun berada dalam tekanan untuk memastikan program-program pemerintah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Fahri, gaya kepemimpinan Prabowo cenderung langsung dan berorientasi pada eksekusi. Indikator keberhasilannya pun lebih banyak ditentukan oleh dampak kebijakan di lapangan ketimbang sekadar tahapan proses birokrasi.

“Yang dilihat sekarang adalah hasil akhirnya, apakah kebijakan itu benar-benar bekerja. Menurut saya negara sudah tertib, kira-kira gitu dan kita jangan rusak lagi yang sudah tertib ini, kira-kira begitu. Dan, jadwal politik udah selesai," terang Fahri.

Oleh karena itu, lanjut Fahri, biarkan negara ini punya jadwal untuk melakukan pelayanan kepada rakyatnya. Bahkan pemerintah Prabowo kini cenderung ingin membuat penyederhanaan birokrasi, supaya rakyat juga bisa punya jadwal. 

"Yang pengen sekolah, urus beasiswanya dan juga semua disiapkan oleh Pak Prabowo. Semua ada, sekarang anak-anak diurus gizinya, sekolahnya diatur," tandas Fahri.