DPR: Wikipedia Harus Patuh terhadap Hukum Indonesia

Oleh: Ahda Bayhaqi
Minggu, 19 April 2026 | 11:00 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono (BeritaNasional,/Ahda)
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono (BeritaNasional,/Ahda)

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan, tata kelola ruang digital harus tertib dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menjadi instrumen penting yang dirancang untuk memastikan keteraturan, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan masyarakat. 

Oleh karena itu, Dave mengingatkan, semua platform digital, termahal Wikipedia harus menghormati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

"Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia," ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (19/4/2026).

Namun, Komisi I melihat Wikipedia memiliki peran strategis sebagai sumber pengetahuan yang digunakan masyarakat. Mengurangi akses terhadap Wikipedia dinilai dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan khususnya dalam hal literasi dan keterbukaan informasi.

"Karena itu, kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) perlu mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif, dengan membuka ruang dialog bersama Wikimedia Foundation," jelas Dave.

Sehingga perlu penjelasan transparan mengenai tujuan regulasi, disertai kesediaan untuk mendengarkan masukan dari pihak terkait. Menurut Dave, akan membantu tercapainya kepatuhan tanpa menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

"Komisi I DPR RI mendukung pemerintah untuk tetap konsisten menegakkan aturan, namun juga bijak dalam memilih langkah. Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban, tetapi menjaga akses publik terhadap pengetahuan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan yang tegas sekaligus solutif, kami percaya bahwa tata kelola digital di Indonesia dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus tetap menjamin ruang digital yang terbuka, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas," pungkas Dave.sinpo

Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Komentar: