Gelar May Day Bersama Prabowo, Ini 11 Isu yang Dibawa Kelompok Buruh

BeritaNasional.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan menggelar peringatan Hari Buruh atau May Day di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Jumat (1/5/2026) nanti, yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi salah satu keputusan usai KSPI dan Partai Buruh diterima Presiden Prabowo di Istana Negara pada Selasa (28/4/2026) kemarin. 

“Setelah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai May Day dan masa depan Indonesia, kami memutuskan untuk merayakan May Day di Monas bersama Presiden dan elemen serikat pekerja lainnya,” kata Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya yang diterima Rabu (29/4/2026). 

Dia menjelaskan, keputusan memindahkan rencana aksi May Day yang semula direncanakan di DPR RI bukan tanpa alasan. Ia menegaskan, sebelum tanggal 1 Mei, KSPI telah meminta waktu untuk bertemu Presiden dan permintaan tersebut dikabulkan. Pertemuan berlangsung pada 28 April 2026 untuk menyampaikan 11 isu atau harapan buruh.

Dalam perayaan May Day di Monas, KSPI akan mengerahkan sekitar 50 ribu massa. Secara keseluruhan, diperkirakan sekitar 100 ribu buruh akan hadir dalam perayaan tersebut bersama berbagai elemen serikat pekerja lainnya.

Tidak hanya di Jakarta, KSPI yang didukung Partai Buruh juga akan merayakan May Day secara serentak di kota-kota besar di 38 provinsi, mencakup lebih dari 350 kota. Beberapa kota yang menjadi pusat kegiatan antara lain Bandung (Jawa Barat), Serang (Banten), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), Palembang (Sumatera Selatan), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, Morowali, dan berbagai kota lainnya.

Dalam May Day 2026, kata Said Iqbal, KSPI juga akan menyampaikan 11 isu utama yang penting bagi kaum buruh, antara lain, pengesahan RUU Ketenagakerjaan, HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah), ancaman PHK akibat perang, reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dan penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun, pengesahan RUU Perampasan Aset.

Kemudian, penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel, moratorium industri semen akibat over supply, ratifikasi Konvensi ILO 90, perjuangan tarif ojol 10 persen, revisi UU Nomor 2 Tahun 2024, serta pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Prabowo pun mengajak buruh untuk bersama-sama membangun Indonesia sebagai milik bersama.

Presiden Prabowo, skata Said Iqbal, menginginkan buruh hidup sejahtera dengan upah yang layak. Pemanfaatan sumber daya alam melalui hilirisasi dinilai sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. Presiden juga meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh, untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Terkait 11 isu yang disampaikan, Said Iqbal menjelaskan bahwa sebagian besar isu tersebut saat ini sedang dalam proses. Ia mencontohkan bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah resmi disahkan menjadi undang-undang.

Tentang ancaman PHK, Presiden berkomitmen untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Penciptaan Lapangan Kerja. Presiden juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai.

Untuk RUU Ketenagakerjaan, Prabowo menyampaikan bahwa proses pembahasan telah berjalan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, disebut telah menyampaikan bahwa pembahasan tidak dilakukan di Badan Legislasi (Baleg), melainkan di Panja, dengan target penyelesaian sebelum Oktober 2026 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.

Di bidang reformasi pajak, pemerintah juga akan mempelajari ulang struktur dan kalkulasi pajak. Said Iqbal menyebutkan bahwa peluang penghapusan pajak yang menjadi tuntutan buruh, seperti pajak THR dan pesangon, sangat bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait perlindungan industri TPT, nikel, dan semen, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa tidak akan terjadi penutupan industri, terutama karena pemerintah tengah mempersiapkan peran Danantara untuk menjaga keberlangsungan industri-industri tersebut.

Dalam isu pekerja ojek online (ojol), pemerintah melalui Danantara juga didorong untuk terlibat dalam kepemilikan aplikasi, sehingga dapat mengendalikan kebijakan potongan tarif. Dengan skema tersebut, pemerintah diyakini dapat mendorong penurunan potongan tarif menjadi 10 persen.

“Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen bisa diwujudkan,” ujar Said Iqbal.

Ia menambahkan bahwa terdapat keberpihakan negara terhadap pekerja ojol, dan pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan tersebut.

Menutup pernyataannya, Said Iqbal menegaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan KSPI yang didukung Partai Buruh memberikan pencerahan bagi gerakan buruh ke depan.

“Pertemuan ini memberikan pencerahan. Ada harapan, ada proses, dan ada ruang dialog yang terbuka bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya,” pungkasnya.