DPR Ingatkan Bahaya Penutupan Prodi Tanpa Kajian Komprehensif

BeritaNasional.com - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menilai rencana penutupan program studi universitas tidak relevan. Menurutnya rencana penutupan prodi berdasarkan relevansi pasar sering kali terjebak arus instrumentalisme ekonomi. Pendidikan tinggi tidak boleh direduksi sekadar lembaga pelatihan kerja.

"Secara filosofis, universitas adalah studium generale, tempat pencarian kebenaran dan pengembangan peradaban," ujar Habib Syarief dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, pemerintah berisiko melakukan kesalahan fatal jika kebijakan hanya berpijak pada kebutuhan industri. Sebab jika ada prodi yang dianggap tidak relevan saat ini, bisa menjadi fondasi kritis di masa depan.

"Menutup prodi secara prematur adalah bentuk bunuh diri intelektual yang mengancam keragaman epistemologis bangsa," ujarnya.

Habib Syarief mengatakan, dari sudut pandang esensi pendidikan, sebuah program studi bukan sekadar unit administratif, melainkan sebuah ekosistem pemikiran. Menutup prodi berarti memutus tradisi keilmuan, menghapus ribuan jam penelitian, dan menghilangkan spesialisasi yang mungkin sangat unik. 

Dalam era trans-disciplinary saat ini, prodi-prodi yang dianggap marginal justru sering kali menjadi kunci dalam memecahkan masalah kompleks melalui kolaborasi lintas ilmu.

"Dukungan saya terhadap civitas kampus yang terancam bukanlah dukungan yang bersifat emosional-personal, melainkan dukungan terhadap integritas institusional," jelasnya.

Menurut Habib Syarief, ancaman terhadap penutupan prodi tanpa kajian komprehensif adalah ancaman terhadap kebebasan akademik dan keberlangsungan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Politikus PKB ini menegaskan, negara tidak boleh membiarkan para pemikir, peneliti, dan pengajar kehilangan rumah intelektual mereka hanya karena perubahan tren pasar yang bersifat temporal. 

"Esensi pendidikan adalah menjaga nyala api pengetahuan, bukan sekadar mengikuti arah angin industri. Kita harus berdiri tegak untuk melindungi keberagaman disiplin ilmu sebagai aset kedaulatan berpikir bangsa," tegasnya.