Menko Pangan Ingatkan SPPG Wajib Belanja ke Desa

Oleh: Tim Redaksi
Senin, 11 Mei 2026 | 18:00 WIB
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat konferensi pers. (BeritaNasional/Hamdi)
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat konferensi pers. (BeritaNasional/Hamdi)

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen pemerintah untuk menghidupkan ekonomi desa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dalam arahannya, Zulhas mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengambil suplai bahan baku langsung dari desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa (Kopdes).

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa perputaran uang dari program besar pemerintah tidak lari ke kota, melainkan tetap berputar dan menyejahterakan warga desa.

Zulkifli Hasan menyatakan bahwa dirinya telah menyusun aturan tata kelola yang ketat terkait rantai pasok pangan untuk program gizi nasional. 

Ia menekankan bahwa SPPG tidak memiliki pilihan lain selain bermitra dengan potensi lokal yang ada di desa tersebut.

"Pak Mendes (Yandri Susanto) mengatakan itu belanja ke BUMDes. Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib," tegas Zulhas saat berpidato di Gedung Kementerian Desa (Kemendes) di Jakarta pada Senin (11/5/2026).

Sebagai Ketua Tim Tata Kelola, Zulhas memastikan regulasi ini sudah dipatenkan. 

"Saya sudah buat, SPPG harus membeli supplier-nya dari desa," tambahnya.

Tidak main-main, Menko Pangan juga menyiapkan sanksi berat bagi unit SPPG yang kedapatan mengabaikan instruksi untuk memberdayakan potensi desa. 

Zulhas menyebut akan ada sistem peringatan berjenjang yang berujung pada penghentian izin operasi.

"Kalau enggak (belanja ke desa), bisa ditutup. Diberi peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga," kata Zulhas.

Instruksi ini, menurut Zulhas, merupakan pengejawantahan dari visi Presiden untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi desa. 

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi motor penggerak utama bagi petani, peternak, dan nelayan di desa.

"Itu juga perintah Bapak Presiden. Desa harus hidup," tandasnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan nasional, sekaligus mencegah migrasi besar-besaran penduduk desa ke kota akibat minimnya lapangan kerja di daerah asal.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran petinggi negara, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, serta Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota.sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: