Pemerintah Pastikan Pasokan Pangan Haji 2026 Aman di Tengah Geopolitik Global

BeritaNasional.com - Pemerintah memastikan pasokan pangan bagi jamaah calon haji Indonesia tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa kondisi pangan bagi jamaah haji Indonesia tetap terjamin, sehingga para jamaah tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan makanan selama berada di Tanah Suci.

"Soal makan jamaah haji kita, tadi Pak Menteri Haji mengatakan aman, walaupun di sana ada geopolitik seperti itu, tapi (untuk) soal makan nggak usah khawatir," kata Zulhasdilansir dari Antara, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa berbagai jenis makanan telah disiapkan secara memadai, mulai dari makanan siap saji hingga makanan yang diproduksi langsung di lokasi. Dengan demikian, kebutuhan konsumsi jamaah dapat terpenuhi secara lengkap.

Pemerintah juga memastikan kualitas makanan yang disediakan tetap terjaga sehingga aman dikonsumsi selama jamaah menjalankan rangkaian ibadah di Arab Saudi.

Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak terus diperkuat guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar tanpa hambatan sepanjang pelaksanaan ibadah haji.

Upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada jamaah calon haji Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa konsumsi yang layak dan berkualitas.

"Sekarang sudah ada makanan siap saji yang fresh, istilahnya itu RTE, ready to eat," bebernya.

Pemerintah juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam penyediaan pangan, termasuk penggunaan makanan siap saji yang praktis tanpa mengabaikan kualitas dan kandungan gizi.

Lebih lanjut, Zulhas menyebut pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Arab Saudi, sehingga pengiriman makanan bagi jamaah haji Indonesia dapat dilakukan lebih mudah.

"Kita bisa ngirim makanan ke jamaah kita, bebas. Enggak dipersulit dari Arab Saudinya. Tapi, makanan (yang dikirim) itu hanya untuk jamaah kita. Tidak untuk diedarkan dalam negerinya. Karena kalau diedarkan dalam negeri Arab Saudi, untuk ada persyaratan lain," tambah Zulhas.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf menegaskan bahwa penyediaan konsumsi bagi jamaah tidak terdampak langsung oleh dinamika harga global, meskipun terdapat fluktuasi harga di pasar lokal Arab Saudi.

Ia mengatakan pihak penyedia katering tidak mengajukan perubahan harga, sehingga layanan konsumsi bagi jamaah tetap berjalan sesuai rencana tanpa adanya penyesuaian yang berpotensi mengganggu pelayanan.

Dalam skema penyediaan konsumsi, mayoritas makanan tetap disiapkan melalui proses memasak di dapur guna menjaga kesegaran serta kualitas gizi yang dikonsumsi setiap hari.

Namun, pada periode tertentu dengan mobilitas tinggi, pemerintah juga menyiapkan makanan siap saji atau ready to eat sebagai solusi distribusi yang lebih praktis dan efisien.

Makanan siap santap tersebut dipasok dari Indonesia dan telah mulai dikirim untuk mendukung kebutuhan jamaah pada fase puncak ibadah haji di Tanah Suci.

Penggunaan makanan siap santap difokuskan saat pergerakan jamaah sangat padat sehingga distribusi makanan segar menjadi lebih terbatas.

Pada periode tersebut, pemerintah menyiapkan sekitar 3 juta paket makanan siap santap untuk memenuhi kebutuhan sekitar 200 ribu jamaah selama enam hari pelaksanaan ibadah, khususnya pada tahapan Armuzna yang meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Sebanyak 3 juta paket selama enam hari, karena untuk 200 ribu orang, 6 hari. Kan tinggal kalikan saja. Itu hanya untuk tanggal 7, 8, 9, sampai 13. Karena waktu itu trafiknya kan sangat padat sehingga kita pakai RTE itu (ready to eat), itu (selama) tahapan Armuzna," beber Menhaj.

Pemerintah juga memastikan seluruh makanan yang disediakan, baik dari dapur maupun dalam bentuk siap saji, telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat Manaor Panggabean, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bersama pejabat lainnya.

Sumber: Antara