Dukung Ketahanan Energi, KKP-PLN Bangun Sinergi Tata Ruang Laut untuk Infrastruktur Listrik

BeritaNasional.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kolaborasi strategis dengan PT PLN (Persero) terkait penataan ruang laut. Sinergi ini bertujuan memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional tetap terintegrasi dengan tata ruang laut yang berkelanjutan.

Selain itu, menjamin kebutuhan ruang bagi jaringan listrik nasional masuk ke dalam sistem tata ruang nasional secara terpadu.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menegaskan perencanaan ruang laut bukan sekadar aturan di atas kertas, melainkan instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.

“Perencanaan ruang laut dapat menyinergikan dan mengintegrasikan program prioritas nasional khususnya kemandirian dan ketahanan energi,” ujar Kartika dalam keterangan resminya di Jakarta pada Senin (11/5/2026).

Lebih lanjut, Kartika menjelaskan, dalam aspek ekologi, penataan ini berfungsi melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga ekosistem karbon biru. 

Hal ini penting untuk memenuhi target global Indonesia dalam pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero), Yusuf Didi Setiarto, menyoroti betapa krusialnya ruang laut bagi infrastruktur listrik, mulai pembangkit di pesisir, kabel bawah laut, hingga gardu induk.

Yusuf menekankan keterpaduan rencana antara PLN dan KKP akan menciptakan efisiensi perizinan serta memberikan kepastian hukum bagi jalannya proyek strategis nasional.

“Kami yakin kolaborasi PT PLN (Persero) dengan KKP, khususnya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, adalah wujud nyata semangat gotong royong dalam pembangunan nasional, dan landasan penting untuk mendukung ketahanan energi dan kedaulatan energi nasional,” tandas Yusuf.

Ruang Lingkup Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini mencakup lima poin utama, di antaranya:

1. Penyelenggaraan penataan ruang laut.
2. Pemenuhan izin kegiatan pemanfaatan ruang laut.
3. Pelaksanaan kewajiban dalam pemanfaatan ruang laut.
4. Pertukaran data dan informasi terkait perizinan infrastruktur listrik.
5. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Sinergi ini sejalan dengan visi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang terus mendorong pembangunan kelautan berbasis ekonomi biru.