Jaga Stabilitas Harga, Bulog Usul Salurkan Beras Natura Bagi ASN, TNI dan Polri

BeritaNasional.com -  Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan optimalisasi pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) melalui skema penyaluran beras natura bagi aparatur sipil negara (ASN), hingga TNI dan Polri. Hal ini sebagai penguatan distribusi pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga di masyarakat.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Ahmad Rizal menyampaikan usulan tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan stok beras pemerintah yang saat ini dalam kondisi sangat kuat dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

“Dengan kondisi stok beras nasional yang mencukupi, Bulog mengusulkan pemanfaatan beras CBP untuk kebutuhan ASN, TNI, dan Polri melalui skema natura," ujarnya, Selasa (19/5/2026)

Dia menyebutkan hingga pertengahan Mei 2026, stok CBP yang dikelola perusahaan BUMN sektor pangan tersebut tercatat mencapai lebih dari 5,3 juta ton dan menjadi salah satu capaian tertinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan beras pemerintah.

"Langkah ini diharapkan dapat memperkuat distribusi beras dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional,” ujar Rizal.

Dalam usulan tersebut, penyaluran beras natura bagi ASN, TNI, dan Polri diproyeksikan mencapai sekitar 2,8 juta ton per tahun. Penyaluran dilakukan menggunakan beras Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog.

Menurutnya, skema tersebut memiliki dampak ganda seperti memperkuat pemanfaatan stok hasil serapan dalam negeri sekaligus menjaga kesinambungan penyerapan gabah dan beras petani di tengah produksi nasional yang meningkat.

Selain penyaluran natura, Bulog juga mengusulkan optimalisasi penggunaan beras CBP sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan potensi kebutuhan sekitar 1,5 juta ton per tahun.

Bulog sambung dia juga mengusulkan tambahan penyaluran pada pasar khusus sekitar 1,3 juta ton melalui program bantuan pangan beras guna menjaga daya beli masyarakat dan mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan pada periode tertentu.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara penyerapan hasil panen petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan distribusi beras kepada masyarakat secara tepat sasaran,” tukasnya. (Antara)