Perdana dalam Sejarah, Prabowo Langsung Sampaikan Kerangka RAPBN 2027 di DPR
BeritaNasional.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5/2026) hari ini. Pada Rapat Paripurna ini, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 secara langsung.
Rapat Paripurna juga memiliki dua agenda lain yaitu, laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.
Serta, pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
Namun, penyampaian pengantar RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Karena perdana seorang presiden yang menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Tahun-tahun sebelumnya, presiden selalu diwakilkan oleh menteri keuangan. Pada tahun 2025, disampaikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani.
"Mungkin ini baru pertama kali ya," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Dasco mengatakan, tidak ada aturan yang melarang presiden yang menyampaikan langsung. Apalagi, menteri merupakan wakil presiden. Maka presiden bisa langsung menyampaikan pengantar penyusunan APBN kepada DPR.
"Kan sebenarnya para menteri itu mewakili presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian, yang kemudian membuat seorang Presiden, bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," ucapnya.
Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027
Pras mengatakan, karena merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Bertepatan dengan hal itu, Prabowo ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatukan pandangan sebagai bangsa Indonesia.
"Kebetulan tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," kata Pras kepada wartawan pada Selasa (19/5/2026).
GAYA HIDUP | 1 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 2 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu







