BPBD Bali Gelar Bimtek GIS untuk Perkuat Resiliensi Daerah

BeritaNasional.com - Upaya memperkuat ketangguhan Bali terhadap ancaman bencana terus dilakukan melalui penguatan data dan teknologi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Geographic Information System (GIS) pada 18–20 Mei 2026 yang melibatkan BPBD kabupaten/kota se-Bali, FPRB Bali, LPBI-NU, Yayasan IDEP Selaras Alam, serta perwakilan desa.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pengurangan risiko bencana (PRB) di tengah tingginya potensi bencana di Bali. Sepanjang 2025, tercatat 2.644 kejadian bencana, sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi, yang menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Tren tersebut juga berlanjut pada awal 2026 dengan kerugian materiil mencapai hampir Rp3 miliar.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Bhusana, menegaskan bahwa pemanfaatan GIS menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan kebencanaan.

“GIS menyediakan data yang detail dan rigid, sehingga sangat krusial bagi kami dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat,” ujar Teja Bhusana.

Ia menambahkan, pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan aparatur daerah dalam menyusun rencana mitigasi, termasuk penentuan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian yang lebih akurat.

Bimtek ini terselenggara melalui kolaborasi dengan Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) serta Program SIAP SIAGA, kemitraan Australia–Indonesia dalam manajemen risiko bencana.

“Dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks, dibutuhkan kemampuan membaca risiko secara akurat melalui data spasial. Sehingga penguatan kapasitas GIS adalah kebutuhan mutlak untuk mendukung tata kelola penanggulangan bencana yang efektif,” ungkap Deswanto Marbun, Head of Sub-National Programs Program SIAP SIAGA.

Sementara itu, Senior Program Manager HOT regional Asia Pacific, Harry Mahardika, menekankan pentingnya keterbukaan data dalam pemetaan kebencanaan.

“Kami ingin mendemokratisasi pemetaan agar bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Dengan data yang terbuka dan gratis, masyarakat dapat terlibat aktif mengumpulkan informasi kritis di lapangan, sehingga data yang dihasilkan jauh lebih kredibel,” jelasnya.

Selama pelatihan, peserta dibekali berbagai keterampilan teknis seperti pemetaan berbasis WhatsApp, pemetaan udara menggunakan drone tasking manager, hingga visualisasi data publik melalui UMap. Pendekatan ini diharapkan memperkuat kemampuan teknis sekaligus partisipasi masyarakat dalam pemetaan risiko.

Peran komunitas desa juga menjadi sorotan dalam kegiatan ini. Fasilitator BPBD Kabupaten Karangasem sekaligus Ketua Garudia Kemanusiaan Global (GKG), I Wayan Pika Wiadnya, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemetaan.

“Masyarakat adalah pihak yang paling memahami kondisi aktual dan risiko di wilayahnya. Pelibatan mereka adalah kunci keberhasilan pemetaan partisipatif,” ujarnya.

Melalui Bimtek ini, pemerintah daerah berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara institusi dan masyarakat dalam pengelolaan data geospasial. Peningkatan kapasitas ini diharapkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam membangun Bali yang lebih tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana.