DPR Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Masalah Perlintasan Sebidang: Pemda Belum Tentu Punya Duit

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil alih masalah perlintasan sebidang kereta api. Menurutnya masalah ini tidak akan selesai jika polemik pemerintah daerah dan PT KAI masih terjadi. 

"Saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat. Ditake over. Oleh siapa? Kemenhub," cetusnya saat ditemui di gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meragukan pemerintah daerah (pemda) untuk bisa segera menyelesaikan persoalan ini sebab dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

"Kalau lagi-lagi lempar-lemparan, Pemda provinsi belum tentu punya duit, betul nggak? Pemda kabupaten/kota belum tentu punya duit gitu," ucapnya.

Huda juga menyoroti masalah perlintasan sebidang yang sangat berat karena di pulau Jawa jumlahnya hampir 2.500.

"Tantangannya memang berat kita punya 3.700 pelintasan sebidang seluruh Indonesia, se-Jawa ini hampir 2.500-an," katanya.

Ia mendorong masalah perlintasan sebidang harus segera diselesaikan. Karena Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan anggaran besar untuk menyelesaikan masalah ini.

"Jadi sekali lagi pelintasan sebidang secepatnya langsung dibangun, sudah ada anggarannya dari Pak Presiden, Kementerian Keuangan kayaknya sudah menyiapkan juga," tukasnya.