Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB, Indonesia Serukan Prinsip Hukum Internasional tak Tebang Pilih

BeritaNasional.com -  Indonesia menyerukan agar prinsip-prinsip multilateralisme dan hukum internasional tidak diterapkan secara tebang pilih, terlebih dalam isu Palestina yang penyelesaiannya tak kunjung terwujud.

Dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Selasa (26/5/2026) Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengemukakan tantangan global saat ini bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, tetapi karena prinsip internasional terlalu sering diterapkan secara selektif.

"Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten," terangnya.

Dengan demikian Indonesia kembali menegaskan Solusi Dua Negara (Two State Solution), berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, menjadi satu-satunya cara menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina, kata dia.

Ia juga mengecam meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB sebagai bentuk serangan terhadap prinsip multilateralisme. Peristiwa tersebut, menurutnya, menunjukkan semakin mendesaknya perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB.

Pun ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dalam memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak menjadi arena konfrontasi.

Sekjen DPP Partai Gerindra ini juga menggarisbawahi meningkatnya ancaman keamanan global, termasuk dampak perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan senjata otonom terhadap karakter konflik modern.

Dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia saat ini, Indonesia kembali mendorong reformasi DK PBB agar lebih representatif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang.

"Dunia tidak memerlukan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara," tukasnya. (Antara)