Rupiah Melemah, DPR Minta Purbaya dan BI Segera Konsolidasi

BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera konsolidasi fiskal moneter dengan Bank Indonesia. Langkah ini dinilai diperlukan untuk memitigasi pelemahan nilai tukar Rupiah.

"Ini perlu kita sikapi terkait pergerakan apa nilai tukar ini, DPR merekomendasikan kepada pemerintah terutama Kementerian Keuangan ya untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter dengan Bank Indonesia," ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Cucun, Menkeu Purbaya harus solid bersama Bank Indonesia untuk menjalankan fungsi fiskal dan moneter. Ia meminta perlu ada segera inisiatif.

"Kita minta Menteri Keuangan untuk terus solid dengan Bank Indonesia menjalankan fungsi fiskal dan moneter ini. Itu penting ya sekarang yang harus dilakukan segera. Mau siapa yang inisiatif, mau Menteri Keuangan atau BI melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar Rupiah ini," jelasnya.

Cucun mengatakan, Bank Indonesia telah melakukan intervensi operasi moneter. Tetapi saat ini hasilnya masih belum terlihat.

Waketum PKB ini yakin Presiden Prabowo Subianto segera bergerak mengatasi pelemahan Rupiah. Terlebih lagi, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) baru saja disahkan.

"Kita mempertanyakan dan segera nanti Bapak Presiden pasti akan memanggil apalagi tadi Undang-Undang P2SK tentang pengembangan penguatan sektor keuangan sudah diputus, bisa melakukan berbagai skema, berbagai kreasi untuk menahan laju per nilai tukar ini," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yakin pemerintah segera bergerak mengatasi pelemahan rupiah. Dalaam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027, pemerintah mematok nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berada pada kisaran Rp16.800 sampai 17.500.

"Dan tentu untuk bisa mewujudkan di tahun 2027 nilai tukar Rupiah ada di kisaran itu, maka upaya yang terjadi hari ini harus memang benar-benar ditangani secara serius oleh seluruh otoritas yang memang bertanggung jawab terkait penanganan itu," ujarnya.