Banggar Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum untuk Mitigasi Pelemahan Rupiah

BeritaNasional.com -  Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi atas pelemahan Rupiah. Tercatat, nilai tukar Rupiah atas Dollar AS menyentuh angka Rp18.000.

Pertama, kata Said, pemerintah perlu menciptakan ekosistem kepastian hukum.

"Yang menjadi sorotan daripada investor kenapa mitigasinya itu sebenarnya bagaimana sih sesungguhnya pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian hukum," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Kedua, Said meminta pemerintah memperbaiki tata kelola kebijakan dengan transparan, akuntabel dan program-program quick win.

"Yang kedua tata kelola kebijakan, setiap kebijakan dikelola sedemikian mungkin transparan, akuntabel, dan arahnya tetap pada quick win yang memang dicanangkan oleh Presiden. Jangan keluar dari quick win karena itu satu-satunya andalan yang sahih di dalam APBN kita," jelasnya.

Menurut Said, nilai tukar Rupiah paling maksimal tidak boleh melebihi batas di angka Rp17.600. Nilai tukar Rupiah saat ini sudah undervalued.

"Nah persoalannya ini bukan sekedar fundamental ekonomi saja karena dari sisi nilai rupiah sudah undervalued. Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp17.600," tukasnya.

Politikus PDIP ini mendorong ada sinergi fiskal dan moneter dalam forum Komite Stabilitas Sektor Keuangan.

"Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kita di kebijakan fiskal dan tentu pada saat yang sama kita berharap kepada para pelaku usaha, investor bahwa kami akan membangun optimisme dengan meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi terhadap terus-menerus pelemahan rupiah ini," pungkasnya.