Wabah Ebola: Kasus di DR Kongo Tembus 363, Uganda Laporkan 4 Pasien Sembuh

BeritaNasional.com - Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRC) melaporkan lonjakan kasus ebola yang kini mencapai 363 kasus terkonfirmasi, termasuk 62 korban jiwa. 

Meski angka penularan masih meningkat, kabar baik datang dari negara tetangga, Uganda, yang berhasil mencatat empat pasien sembuh.

Perkembangan terkini penanganan wabah dibahas dalam konferensi pers daring yang digelar oleh Kantor Regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Afrika pada Kamis (4/6/2026) waktu setempat. 

Pertemuan ini melibatkan pejabat senior WHO serta perwakilan pemerintah dari DRC, Uganda, dan Sudan Selatan.

Wabah ebola yang dipicu oleh strain Bundibugyo ini pertama kali dinyatakan muncul di DRC dan Uganda pada 15 Mei lalu, hingga akhirnya ditetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh WHO.

Direktur Regional WHO untuk Afrika Mohamed Janabi optimistis upaya penanganan di lapangan mulai menunjukkan hasil positif.

"Virus ini awalnya menyebar lebih cepat dari kita. Tetapi kita sedang mengejar ketinggalan. Kita sudah melihat kemajuan," ujar Janabi yang dikutip dari Xinhua News pada Kamis (4/6/2026).

Selain empat kesembuhan di Uganda, Janabi mengonfirmasi enam pasien di DRC telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang dari fasilitas perawatan.

Di Uganda, Pengetatan Kontak dan Deteksi Cepat

Sekretaris Tetap Kementerian Kesehatan Uganda, Diana Atwine, memaparkan bahwa negaranya sejauh ini mencatat 15 kasus ebola terkonfirmasi. 

Dari total tersebut, 11 kasus merupakan kasus impor dan empat lainnya adalah petugas kesehatan yang tertular saat merawat pasien pertama.

Upaya mitigasi yang dilakukan Uganda meliputi:

• Karantina Ketat: Semua pasien positif langsung diisolasi sejak status mereka masih berupa kontak erat teridentifikasi.
• Pemantauan Kontak erat: Uganda telah memantau 620 kontak erat. Sebanyak 270 orang di antaranya telah melewati masa observasi 21 hari dan dinyatakan aman, sementara sisanya masih dalam pengawasan.
• Sistem Laboratorium Canggih: Berbekal pengalaman dari wabah ebola sebelumnya, Uganda berhasil mempercepat kapasitas pengujian di mana hasil laboratorium kini bisa keluar hanya dalam waktu sekitar empat jam.

Atwine juga menegaskan rekam jejak aman negaranya. Selama sejarah penanganan wabah ebola di masa lalu, Uganda tercatat tidak pernah mengekspor kasus ebola ke luar perbatasan negaranya.

Respons Cepat DRC Lewat Desentralisasi

Peningkatan angka kasus di DRC dinilai terjadi karena membaiknya sistem deteksi dini di lapangan. Menteri Kesehatan DRC, Roger Kamba, menjelaskan bahwa pengetatan diagnosis membuat data yang masuk menjadi lebih akurat.

"Yang penting sekarang adalah mendapatkan diagnosis yang baik," kata Kamba, seraya menambahkan bahwa pengujian kini dilakukan langsung di dekat pusat wabah agar kasus suspek bisa dipastikan lebih cepat.

Untuk memaksimalkan penanganan, WHO menyatakan bahwa DRC tengah mendesentralisasikan respons ke tingkat zona kesehatan terkecil melalui:

• Penguatan mekanisme koordinasi lokal.
• Penerjunkan tim respons cepat.
• Pengaktifan sistem peringatan dini di daerah terdampak.

Kasus pertama di Uganda diketahui berasal dari seorang pasien asal DRC yang menyeberangi perbatasan demi mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan terdekat. Menurut Janabi, hal ini menjadi bukti nyata bahwa koordinasi antarnegara adalah kunci utama.

"Wabah ini mengingatkan kita bahwa integrasi regional bukanlah pilihan. Itu adalah suatu keharusan," tegas Janabi.

Meski begitu, tim medis di lapangan menghadapi tantangan berat berupa disinformasi. Janabi memperingatkan bahwa otoritas kesehatan saat ini seperti melawan "dua wabah" sekaligus, yaitu virus ebola itu sendiri dan badai informasi palsu (hoaks) di masyarakat.

Terakhir, WHO mengkritik kebijakan penutupan perbatasan dan larangan perjalanan total yang diterapkan oleh beberapa negara. Janabi mengingatkan bahwa ebola bukanlah penyakit yang menular melalui udara (airborne).

Blokade total justru dinilai berbahaya karena dapat merusak rantai pasokan logistik medis, melemahkan pengawasan, dan memicu pelancong menggunakan jalur tikus (informal) yang ilegal dan tidak terpantau. WHO mendesak negara-negara untuk lebih memilih memperketat pos pemeriksaan kesehatan resmi di perbatasan.