Karhutla Riau Meluas, Puan Maharani Minta Pemerintah Siapkan Jaminan Kesehatan bagi Warga

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan jaminan kesehatan dan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Provinsi Riau. Menurut Puan, selain memadamkan api, prioritas saat ini juga melindungi warga terdampak.

"Tentunya selain upaya pemadaman api, Pemerintah harus menyiapkan jaminan kesehatan serta jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Karhutla untuk mengurangi beban sosial dan ekonomi yang harus mereka tanggung hingga berbulan-bulan ke depan akibat Karhutla,” ujar Puan, dikutip dalam siaran pers pada Jumat (5/6/2026).

Puan meminta pemadaman harus dilakukan sesuai standar agar tidak ada lagi korban Karhutla. Sebab ada beberapa petugas yang sakit hingga meninggal dunia usai melakukan operasi pemadaman Karhutla.

"Keamanan dan keselamatan tetap harus yang utama. Dan upayakan agar jangan sampai api menjalar hingga mendekati permukiman warga. Keselamatan masyarakat adalah prioritas," tegasnya.

Puan mendorong agar Pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis pengendalian dampak Karhutla di Riau termasuk dari kabut asap yang mengancam kesehatan warga. Hal ini seiring dengan masih fluktuatifnya jumlah titik panas (hotspot) di Riau, meluasnya area yang terbakar, serta proyeksi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.

"Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas," ucapnya.

Puan juga mendorong agar Pemerintah membuka pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) di titik-titik padat penduduk dan sekitar sekolah/posyandu dengan filtrasi partikulat memadai, bukan sekadar ruang evakuasi umum.

Selain itu, Puan meminta instansi terkait menerapkan protokol otomatis saat Karhulta masih terus melanda.

"Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga," tegasnya.

Puan pun menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50-80 persen, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di Indonesia.

"Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan," kata Puan.

Mantan Menko PMK ini meminta Pemerintah untuk memastikan agar biaya kesehatan akibat Karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurut Puan, masalah kesehatan yang dialami warga akibat dampak dari Karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia," jelas Puan.

"Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat. Dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing," lanjutnya.

Puan mengingatkan pentingnya pemulihan lahan serta infrastruktur yang terkena imbas kebakaran hutan dan lahan.

"Dan tentunya harus ada bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya terhenti akibat visibilitas rendah, penutupan akses, atau gangguan kesehatan," kata politikus PDIP ini.

Puan juga meminta masing-masing daerah untuk menyediakan kanal pelaporan cepat untuk warga terkait kebutuhan oksigen, obat, atau evakuasi kesehatan yang terhubung ke dinas kesehatan dan BPBD setempat.

"Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera diindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas," kata Puan.

"Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait," pungkasnya.

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap total luasan Karhutla di Provinsi Riau tembus hingga telah mencapai 15.031,58 hektare. Total luasan yang terbakar itu dihimpun sejak 1 Januari hingga 1 Juni 2026. Data ini menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah prioritas nasional untuk pengendalian karhutla.

Akibat Karhutla ini, sebanyak 11 daerah di Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat Karhutla sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Selain pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla.

Sementara itu, Tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera terus melakukan operasi pemadaman Karhutla di sejumlah titik di Provinsi Riau, antara lain Rantau Bais (Kabupaten Rokan Hilir), Sokoi (Kabupaten Pelalawan), dan Kandis (Kabupaten Siak). Sedangkan di Pasir Limau Kapas dinyatakan padam setelah lima hari penanganan intensif.