Usai Dadan Dicopot, DPR Desak Reformasi Total Tata Kelola BGN

BeritaNasional.com - Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya menilai pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan langkah tegas Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, Dadan tersangkut kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami di DPR menyesalkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan buruknya tata kelola yang dilakukan pimpinan BGN sebelumnya. Kami menilai ini sangat mencederai semangat program MBG yang dibangun untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Asep meminta pimpinan baru BGN untuk melakukan pembersihan total. Menurutnya, sistem lama tidak transparan, terutama setelah BGN menutup portal kemitraan secara sepihak hingga memicu kerugian besar bagi masyarakat dan memunculkan celah bagi para calo izin dapur MBG.

Ia menuntut proses verifikasi SPPG ke depan dilakukan secara terbuka dan profesional demi menghapus praktik pungutan liar. Pimpinan baru diwanti-wanti untuk tidak bermain-main dengan isu transaksional ini karena mempertaruhkan kredibilitas program prioritas kepala negara.

"Proses verifikasi dan pembukaan SPPG harus dilakukan secara terbuka dan profesional. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, pungutan liar, ataupun transaksi yang tidak sesuai ketentuan. Pimpinan BGN yang baru diminta tidak main-main menyikapi isu transaksional pembukaan SPPG," tegasnya.

Komisi IX DPR RI mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo yang langsung mengevaluasi kepemimpinan BGN. Langkah ini mengirimkan pesan kuat bahwa program strategis nasional bernilai ratusan triliun rupiah wajib dikelola secara bersih, profesional, dan berorientasi penuh pada rakyat.

Asep berharap momentum ini digunakan untuk membenahi sistem distribusi logistik hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). BGN juga diminta memprioritaskan pasokan gizi bagi tiga kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, guna menekan angka stunting di Indonesia.

"Kami juga mengingatkan BGN memperketat pengawasan keamanan pangan demi mencegah terulangnya kasus keracunan massal di daerah. Manajemen SPPG wajib menerapkan standar operasional ketat mulai dari survei pasar, pengadaan bahan baku, hingga penyajian makanan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan," pungkasnya.