DPR Minta Semua Pihak Buka Diri Terhadap Masukan dan Kritik

BeritaNasional.com -  Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan saat ini Indonesia menghadapi tekanan serius pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan imbal hasil SBN. Di lantai bursa, IHSG turut menunjukkan grafik yang kian menurun.

Ia meminta semua pihak membuka diri terhadap masukan dan kritik dalam mengatasi mahalnya dolar Amerika Serikat dan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut tidak perlu menuding sentimen eksternal, seperti mempertanyakan alasan Bank Sentral AS, The Fed memilih kebijakan hawkish (ketat) dan Perang Teluk yang terus bergejolak, karena berada di luar kendali.

"Ini sebagai cerminan untuk kita sendiri. Yang harus dipersiapkan lebih terencana dengan eksekusi yang baik, yakni mengatasi mahalnya dolar AS, tingginya imbal hasil SBN, serta turunnya IHSG," ujarnya. 

Lebih jauh ia merekomendasikan pemerintah harus memulihkan kepercayaan pelaku usaha melalui tiga langkah yakni dengan  menjaga konsistensi kebijakan.

Ketidakpastian kebijakan menjadi risiko besar bagi pelaku usaha. Maka pemerintah sebaiknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih membangun dialog multipemangku kepentingan yang produktif atas rencana kebijakan.

Selanjutnya yaitu mengelola kebijakan fiskal yang sehat. Banggar sambungnya, mengapresiasi proposal pemerintah yang mengajukan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam rentang 1,8% sampai 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan market," tuturnya.

Terlebih bila jika pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, yakni setidaknya dalam kisaran 2,58%, dari target APBN 2026 yang sebesar 2,68% dan realisasi 2025 yang mencapai 2,81%, sehingga bisa menunjukkan tren positif.

Selain itu, pelaku pasar juga mengharapkan reformasi tata kelola berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Said menyarankan pemerintah setidaknya bisa memperbaiki kapasitas pelaksana, menghindarkan konflik kepentingan, membangun ekosistem rantai pasok, serta lebih fokus pada target sasaran dan daerah prioritas.

Kemudian yang juga penting yaitu di lantai bursa banggar mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperbaiki tata kelola bursa, memperbaiki aspek transparansi kepemilikan saham, menambah porsi saham publik alias free float di atas 15%, serta terus mengevaluasi dan memperbaiki organisasi regulator mandiri (SRO) di pasar modal tanah air. (Antara)