Tanggapi Aksi Mahasiswa UGM, Qodari: Demokrasi Harus Lewat Dialog!

BeritaNasional.com -  Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menanggapi aksi sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang membubarkan diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM Yogyakarta pada Senin (15/6/2026).

Qodari mengatakan, dialog harus dikedepankan dalam praktik demokrasi. Pemerintah pun berkomitmen terus berdialog dengan masyarakat terkait pelaksanaan program prioritas nasional.

“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” ujarnya dikutip dari keterangan resminya, Rabu (17/6/2026).

Diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono awalnya berlangsung lancar dan diketahui pihak kampus. 

Namun di tengah acara sejumlah mahasiswa naik ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan hingga forum diskusi bubar.

“Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujar Qodari.

Menurut dia, apabila ada perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah, hal itu seharusnya disampaikan melalui dialog.

“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” ucap Qodari.

Terkait tuntutan sebagian mahasiswa agar pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menegaskan program tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan berdasarkan mandat pemilih dalam pemilu.

“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” tegasnya.

Ia menilai, ketidaksetujuan terhadap program pemerintah perlu dibedakan antara aspek politik dan teknokratis. 

Sedangkan untuk aspek teknokratis, menurutnya, pemerintah terbuka terhadap perbaikan pelaksanaan program.

“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” ungkapnya.

Qodari menambahkan, pemerintah tetap terbuka terhadap masukan terkait pelaksanaan program agar dapat diperbaiki jika ditemukan kekurangan.

“Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” tandasnya.