Pemerintah Hentikan Sementara Operasional Dapur MBG Selama Libur Sekolah

BeritaNasional.com - Pemerintah menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Evaluasi dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap fasilitas, proses produksi makanan, standar kebersihan, kesehatan, hingga tata kelola SPPG.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, penghentian sementara operasional dapur MBG dilakukan karena sekolah sedang memasuki masa libur sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi.

"Kebetulan memang sekolah kita ini kan sedang memasuki masa libur, dan salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur," kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Qodari berujar, masa libur sekolah menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan penilaian terhadap seluruh aspek operasional SPPG yang melayani anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Evaluasi yang selama ini berjalan pun, lanjut Qodari, akan diperketat, terutama terkait kondisi fasilitas, proses memasak, serta standar kesehatan dan kebersihan.

"Evaluasi yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, misalnya mengenai kondisi fasilitas, kemudian proses masak, kesehatan, kebersihan," ujar Qodari.

Selain evaluasi, pemerintah juga menyiapkan sistem penilaian atau grading bagi SPPG. Dalam skema itu, SPPG akan dibagi ke dalam beberapa kategori yang memengaruhi besaran insentif yang diterima.

"Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C," ungkap Qodari.

Ia menambahkan, BGN juga akan menerapkan moratorium pembangunan SPPG baru dan melakukan pembaruan sistem insentif bagi dapur MBG.

"Beberapa langkah yang akan diambil, yang saya catat itu yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang," tandasnya.