Progres Bedah Rumah Tembus 13,51 Persen hingga Awal Juni 2026

BeritaNasional.com - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI melaporkan, progres program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah mencapai 13,51 persen hingga awal Juni 2026.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan seluruh perbaikan rumah tidak layak huni dalam program tersebut selesai pada Oktober 2026 atau paling lambat November 2026.

"Untuk program bedah rumah atau disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga awal Juni 2026 progresnya mencapai 13,51 persen," kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (17/6/2026).

Dari target awal sekitar 400.000 unit rumah, proses verifikasi penerima bantuan telah mencapai 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026.

"Kementerian PKP menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni dapat selesai pada Oktober 2026 atau paling lambat November 2026. Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan," ujar Qodari.

Qodari menjelaskan, proses verifikasi diperkirakan memakan waktu sekitar dua bulan, sedangkan pekerjaan fisik perbaikan rumah membutuhkan waktu sekitar tiga bulan.

Adapun untuk bantuan reguler, pemerintah memberikan dana sebesar Rp20 juta per unit rumah, yang terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Sementara itu, bantuan untuk wilayah Papua dan Maluku Utara mencapai Rp25 juta per unit.

Adapun untuk wilayah pegunungan, pulau kecil, serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, bantuan diberikan sebesar Rp40 juta per unit.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,3 triliun dari APBN untuk mendukung program BSPS pada 2026," ucap Qodari.

Lebih lanjut, Qodari menyebut Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi dan progres program tertinggi.

Selanjutnya, terdapat Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Penentuan alokasi bantuan didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain jumlah rumah tidak layak huni, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta kedalaman kemiskinan di masing-masing daerah.