Dorong Program Pariwisata Maksimal Berdampak Ekonomi, Menpar Usul Tambahan Anggaran Rp1,99 Triliun

BeritaNasional.com -  Kementerian Pariwisata menerima pagu indikatif Rp1,010 triliun untuk tahun anggaran 2027, turun sekitar 29,6% dibanding tahun 2026 sebesar Rp1,434 triliun.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan, Kementerian Pariwisata mendapatkan mandat target kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 17,6 sampai 19,1 juga kunjungan. Dengan perjalanan wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,28 miliar perjalanan. Serta devisa pariwisata ditargetkan mencapai US$25,5 hingga US$28,6 miliar, sementara tenaga kerja pariwisata ditargetkan mencapai 27,33 juta orang.

Namun, Kementerian Pariwisata menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan kendati menghadapi target yang meningkat. Penurunan anggaran berdampak pada ruang gerak program pariwisata, termasuk pengembangan destinasi, promosi, event, penguatan industri, investasi, hingga  pendidikan vokasi pariwisata.

"Kami memahami kondisi fiskal negara. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan 

memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara fokus, efisien, dan berdampak. Namun, untuk menjaga daya saing dan memastikan target besar pariwisata tetap tercapai, dukungan penganggaran menjadi sangat strategis," ujar Widiyanti saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Widiyanti menjelaskan, sektor pariwisata belum termasuk sebagai bidang penerima Dana Alokasi Khusus pada anggaran 2027. Padahal dukungan DAK dinilai penting untuk membantu pembenahan amenitas dan penguatan destinasi di daerah.

Sementara, Kementerian Pariwisata membutuhkan anggaran Rp3 triliun untuk menjalankan program secara optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih maksimal bagi perekonomian nasional. Sehingga Kementerian Pariwisata membutuhkan tambahan anggaran Rp1,99 triliun.

Dukungan DPR menuju pagu ideal tersebut dinilai penting bukan semata untuk kebutuhan kelembagaan, tetapi sebagai investasi strategis agar pariwisata Indonesia mampu  menjaga daya saing, memperluas promosi, memperkuat destinasi, meningkatkan kualitas SDM, mendorong event berkualitas, serta memastikan manfaat ekonomi pariwisata semakin besar dan merata bagi masyarakat.

Widiyanti mengapresiasi dukungan dan rekomendasi Komisi VII DPR RI yang dinilai memahami tantangan sekaligus menyokong tugas-tugas Kementerian Pariwisata.

"Kami memandang Pemerintah dan DPR memiliki fungsi yang sama penting dalam mengawal pembangunan pariwisata. Di tengah keterbatasan anggaran, kerja bersama menjadi kunci agar pariwisata tetap menjadi mesin pertumbuhan dan pemerataan pembangunan," terangnya.