Golkar soal PDIP Jadi Penyeimbang: Apa yang Diseimbangkan?

BeritaNasional.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji enggan ambil pusing terkait sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih posisi sebagai penyeimbang, meski berada di luar pemerintah.

“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” kata Sarmuji saat ditanya awak media, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, bagi pihak yang ingin memahami sikap PDIP memilih penyeimbang dari pada oposisi seharusnya sudah bisa dimengerti dan tidak perlu mencari penjelasan lugas.

“Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas,” tuturnya.

Namun demikian, Sarmuji menghormati sikap PDIP apabila ingin mengambil posisi sebagai penyeimbang.

“Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,” ucap Sarmuji.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan sikap politik PDIP sudah jelas berada di luar pemerintah. Hal itu menanggapi sindiran PKB yang menilai PDIP bersikap abu-abu.

“Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan,” ujar Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

PDIP menegaskan posisinya sebagai penyeimbang pemerintah karena mayoritas partai di parlemen masuk dalam pemerintahan.

“Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?” ujar Deddy.

Ia juga mempertanyakan maksud PKB yang menyindir posisi PDIP. Deddy meminta PKB untuk mengurus urusan internal partai sendiri. Sikap politik PDIP disebut sudah ditegaskan dalam Kongres dan Rakernas. Karena itu, tidak ada kewenangan partai lain untuk mendesak PDIP.

“Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?” pungkasnya.