Soal Posisi Politik PDIP, Demokrat: Rakyat Butuh Kejelasan, Bukan Abu-abu

BeritaNasional.com -  Partai Demokrat meyakini kejelasan sikap politik penting untuk menghindari tafsir berbeda di tengah masyarakat. Maka itu Partai Demokrat menilai, publik perlu mengetahui secara jelas posisi PDI Perjuangan (PDIP) apakah menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan tidak ada yang salah PDIP mengambil sikap politik di luar atau mendukung pemerintah. Tetapi, PDIP perlu menyampaikan sikap yang tegas.

"Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat," ujarnya dikutip dalam siaran pers pada Minggu (21/6/2026).

Pengalaman menunjukkan posisi politik yang jelas memudahkan masyarakat memahami arah perjuangan partai dan konsistensi antara pernyataan serta tindakan politik.

"Demokrat pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri," terang dia.

Demokrat juga menghormati pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyebut PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan Kongres Partai. Namun, menurutnya pernyataan tersebut perlu tercermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di tengah masyarakat.

"Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi," kata Herzaky.

Lebih lanjut ia menyampaikan, demokrasi membutuhkan pembagian peran yang jelas antara partai-partai yang berada di dalam pemerintahan dan partai-partai yang memilih berada di luar pemerintahan.

"Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya," jelasnya.

Karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat menegaskan dan menjalankan posisi politiknya secara konsisten demi memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

"Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," pungkasnya.