Pemprov DKI Minta Satpam yang Cekcok dengan Pengemudi Alphard tak Dipecat

BeritaNasional.com -  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta petugas keamanan yang terlibat cekcok dengan pengemudi Toyota Alphard di kawasan Bundaran HI tidak diberhentikan. 

Permintaan itu disampaikan setelah Pemprov DKI menelusuri rekaman kamera pengawas dan menyimpulkan satpam tersebut menjalankan tugas sesuai prosedur.

Pramono mengatakan telah berulang kali meninjau rekaman kemera pengawas termasuk rekaman yang lebih lengkap dibanding video yang beredar di media sosial. 

Dari hasil penelusuran itu, kendaraan Toyota Alphard disebut melakukan pelanggaran saat melintas di area penyeberangan.

“Untuk nasib satpam, saya minta jangan dipecat atau diberhentikan. Yang bersangkutan justru menjalankan tugas dengan sangat baik. Dari CCTV terlihat mobil Alphard itulah yang melakukan pelanggaran,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/7/2026)

Selain dugaan pelanggaran lalu lintas, Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI juga menerima laporan bahwa mobil tersebut menggunakan pelat nomor palsu. 

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menindak pengemudi apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan baik.

“Kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang menggunakan pelat itu adalah pelat palsu. Orang yang seharusnya diberi sanksi adalah yang melakukan pelanggaran, bukan yang menegur,” ujar Pramono.

Pramono menegaskan, petugas keamanan yang menjalankan tugas tidak boleh menjadi korban tindakan sewenang-wenang. 

Menurutnya, satpam tersebut telah bertindak sesuai dengan tugas dan prosedur yang berlaku.

“Saya minta satpamnya tidak dipecat dan tetap dipekerjakan. Dia menjalankan tugasnya dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pramono menyebut bahwa masyarakat dapat melihat sendiri hasil rekaman CCTV yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. 

Rekaman tersebut, kata Pramono, memberikan gambaran yang lebih lengkap dibanding video yang sempat viral di media sosial.

“Semua orang bisa melihat dari CCTV, termasuk rekaman yang lebih lengkap yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Identitas orang yang marah-marah itu juga sudah kami ketahui,” tandasnya.