Peringati Hari Otonomi Daerah, Pemprov DKI Komitmen Bangun Kota Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau

BeritaNasional.com - Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Halaman Grha Ali Sadikin, Balaikota Jakarta, pada Kamis (25/4/2024).

Dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko bertugas menjadi inspektur upacara.

Sigit mengungkapkan, tema peringatan Hari Otonomi Daerah kali ini adalah ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’. 

Oleh karena itu, ia berharap adanya upaya bersama dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk dalam mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan.

"Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti filosofi dan tujuan dari otonomi daerah," kata Sigit saat membacakan naskah sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sigit pun berujar bahwa otonomi daerah dibentuk untuk mencapai dua tujuan utama, yakni kesejahteraan dan demokrasi. 

Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintah yang menekankan pada kekhasan daerah yang bersangkutan, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.

"Tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani," ujar Sigit. 

"Proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan Pemilihan Perwakilan Daerah secara langsung, penyusunan Peraturan Daerah mengenai APBD, sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen toleransi dan kerja sama solidaritas," lanjutnya.

Selain itu, pada aspek tujuan demokrasi juga diharapkan dapat menumbuhkembangkan rasa memiliki dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah sehingga ada korelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui perbaikan kualitas pelayanan publik, diharapkan akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik dan iklim politik yang kondusif. Demikian pula sebaliknya, penguatan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis dapat menciptakan daerah yang ramah investor sehingga dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.