Ajak Masyarakat Berantas Mafia Tanah, AHY: Ayo Kita Lawan!

BeritaNasional.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus menggelorakan upaya memberantas mafia tanah. Apalagi ulah mafia tanah bisa merugikan banyak pihak, mulai masyarakat hingga merugikan negara. 

Hal itu disampaikan AHY saat menyerahkan sertipikat secara door to door ke rumah warga di Kelurahan Romangpolong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (27/4/2024). AHY menyerahkan sebanyak 50 sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Program PTSL sendiri merupakan salah satu program Kementerian ATR/BPN yang bisa mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya yang belum bersertipikat. Program ini juga menjadi upaya pemerintah mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Jika seluruh bidang tanah telah terdaftar, maka ruang gerak mafia tanah akan semakin sempit.

Di hadapan masyarakat Kabupaten Gowa, Menteri AHY mengajak agar tidak takut kepada mafia tanah. 

“Sudah tinggal puluhan tahun tidak punya sertipikat, tiba-tiba ada yang menyerobot. Tiba-tiba ada mafia tanah yang palsukan hukumnya (sertipikat tanah, red) seperti asli, padahal palsu. Kita yang merawat semuanya di sini tiba-tiba serobot, adil atau tidak? Sama sekali tidak. Kita harus lawan! Ewako!,” tegas Menteri AHY dalam siaran pers dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Minggu (28/4/2024).

Upaya mempersempit gerakan mafia tanah juga telah dilakukan dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta masyarakat pemilik tanah itu sendiri. AHY bilang Peran masyarakat bisa dimulai dari memasang patok tanah, menyertipikatkan bidang tanah, hingga melaporkan apabila ada mafia tanah yang berulah. Dalam hal ini, peran masyarakat untuk ikut menggebuk mafia tanah sangat diperlukan.

“Dan saya juga titip pesan kepada Teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan ini, jangan ragu-ragu. Rakyat yang berhadapan dengan mafia tanah pasti kita bela. Dan kita akan cari solusi yang terbaik, agar tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalimi. Termasuk jangan sampai keuangan negara dirugikan,” tutur Menteri AHY.