Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo Dinilai Wajar, Begini Analisa Pengamat

BeritaNasional.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai wajar Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah kementerian menjadi 40. Karena untuk mengakomodasi partai-partai koalisi mengisi kursi menteri.

Ujang mengatakan, dalam politik pembagian kekuasaan merupakan hal yang biasa. Menjadi keharusan bagi Prabowo untuk membagi jatah kursi secara adil kepada partai pendukungnya.

"Di politik memang power sharing akomodasi kepentingan. Walaupun misal nanti 34 itu kemungkinan besar kabinetnya berasal dari parpol itu menjadi keharusan Prabowo untuk mengakomodasi kepentingan banyak partai dalam satu kabinet. Itu sesuatu yang tidak aneh suatu yang biasa saja," kata Ujang ketika dihubungi, Selasa (7/5/2024).

Menurut Ujang, 40 nomenklatur kementerian memang untuk akomodasi politik. Sayangnya akan mengurangi menteri dari kalangan profesional.

"Kalau 40 kemungkinan akomodasi politik koalisi yang besar yang gemuk. Tapi mengurangi dan mempersempit menteri-menteri dari profesional," katanya.

Ujang menilai, lebih ideal adalah jumlah kementerian saat ini yaitu 34 kementerian. Namun, semua kembali kepada Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya.

"Jadi angka 40 angka cukup besar cukup banyak dan bagus yang ideal 34 itu. Tapi apapun itu tergantung Pak Prabowo yah karena Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak prerogatif untuk menyusun kabinet 100 persen Prabowo yang berkuasa menyusun kabinet," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi wacana Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40. 

Habiburokhman menilai wajar ada keinginan untuk menambah jumlah kementerian karena tantangan semakin besar.

"Jadi, kami enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat. Tapi, dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar. Buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," katanya di DPR, Jakarta, Senin (6/5/2024).

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ungkap Habiburokhman.

Penambahan kursi menteri itu bukan untuk mengakomodasi kepentingan jatah menteri untuk partai politik pendukung Prabowo.

"Jangan sampai hanya mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik. Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai presiden elected," kata Habiburokhman.