10 Fakta Menarik dan Tantangan Starlink di Indonesia, Kedaulatan Digital Jadi Perhatian

BeritaNasional.com - Elon Musk sang pendiri dan pemilik Starlink tiba di Bali, selain untuk menghadiri undangan dari World Water Forum ke 10, juga dalam rangka melakukan peresmian mulai beroperasinya layanam Starlink di Indonesia. 

Peresmian tersebut dilakukan di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar. 

Layanan internet melalui satelit seperti Starlink ini tentu saja sangat bermanfaat bagi tanah air, karena selama ini masih sangat banyak daerah yang tidak mendapatkan akses internet.

Maka pemanfaatan koneksi internet menggunakan satelit mampu memberikan dampak positif untuk melayani daerah 3T yang minim atau bahkan tidak sama sekali 

Namun ditengah kecanggihan Starlink, masih ada beberapa hal yang menjadi polemik utamanya ialah soal keamanan siber, setidaknya hal ini dijabarkan oleh Pratama Persadha, pakar keamanan siber, melalui keteranganya kepada BeritaNasional.

Fakta Menarik dan Tantangan Starlink di Indonesia

Berikut adalah beberapa fakta menarik dan tantangan yang perlu diketahui tentang layanan Starlink di Indonesia:

1. NOC Berbasis di Luar Negeri

Saat ini, Network Operations Center (NOC) Starlink yang melayani pelanggan di Indonesia masih berbasis di luar negeri. 

Hal ini dimengerti karena mendirikan NOC di Indonesia membutuhkan investasi besar, sementara jumlah pelanggan masih belum banyak di tahun-tahun awal layanan.

2. Isu Kedaulatan Digital dan Keamanan Siber

Meskipun NOC Starlink tidak berhubungan langsung dengan kedaulatan digital atau keamanan siber, keberadaan NOC di Indonesia dapat memudahkan pemerintah dalam berkolaborasi untuk tindakan seperti pemberantasan judi online dan pornografi.

3. Kerja Sama dengan NAP Lokal

Starlink telah bekerja sama dengan Network Access Provider (NAP) lokal untuk mendapatkan izin sebagai Internet Service Provider (ISP). 

Ini memungkinkan tindakan peningkatan pertahanan dan keamanan melalui perusahaan NAP, yang menjual layanan backbone internet kepada Starlink.

4. Alternatif VSAT Lokal

Untuk menjaga kedaulatan digital, sektor-sektor kritikal seperti kesehatan dan pertahanan sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada layanan Starlink.

"Layanan VSAT dari ISP lokal dapat menjadi alternatif untuk daerah yang hanya bisa dijangkau oleh internet satelit," tulis Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC itu.

5. Ketergantungan pada Perusahaan Asing

Ketergantungan yang signifikan pada layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing seperti Starlink dapat mengurangi kontrol negara terhadap infrastruktur komunikasi, terutama dalam situasi darurat atau konflik.

6. Kasus di Ukraina

Pada Februari 2022, Starlink memberikan akses internet gratis kepada pemerintah Ukraina. Namun, layanan tersebut dihentikan pada September 2022, menunjukkan potensi ancaman ketergantungan pada perusahaan asing dalam situasi krisis.

7. Ancaman Keamanan Siber

Negara asing atau entitas jahat dapat mencoba mengakses infrastruktur satelit untuk tujuan merugikan, seperti mata-mata atau serangan siber. 

Keamanan infrastruktur satelit harus dijaga ketat untuk mencegah akses yang tidak diinginkan.

8. Tantangan Penegakan Hukum dan Intelijen

Perbedaan teknologi yang digunakan oleh Starlink dapat membuat alat-alat lawful intercept dan monitoring yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan intelijen menjadi tidak efektif. 

Hal ini mengakibatkan tantangan baru bagi penegakan hukum dan keamanan nasional.

9. Kemungkinan Serangan Fisik melalui Satelit

Ada kekhawatiran bahwa satelit bisa digunakan untuk melakukan serangan fisik, seperti menjatuhkan satelit ke infrastruktur kritis. 

Meski ini bukan skenario yang umum, peristiwa seperti peretasan oleh hacker Jim Geovedi pada 2006 menunjukkan bahwa hal ini mungkin terjadi.

10. Persaingan Bisnis Internet

Biaya berlangganan Starlink yang diperkirakan akan turun di bawah 100 ribu rupiah dalam dua atau tiga tahun ke depan, ditambah dengan perangkat murah atau gratis, dapat mematikan bisnis ISP lokal karena kalah bersaing dari segi harga dan layanan.

Solusi dan Langkah Pemerintah

Untuk memastikan bahwa Starlink mematuhi peraturan di Indonesia, pemerintah harus memastikan bahwa trafik internet melalui Starlink tetap melewati NAP lokal dan tidak menggunakan laser link sebagai backbone layanan di Indonesia.

"Langkah ini penting untuk menjaga kedaulatan digital dan keamanan nasional di era digital," kata Pratama.

Dengan memahami tantangan dan potensi ancaman yang dibawa oleh layanan Starlink, "diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat teknologi ini sambil tetap menjaga kedaulatan dan keamanan nasional," tandasnya.