Wamenkominfo Minta Starlink Jaga Harga Layanan dan Perangkat Keras

BeritaNasional.com - Pemerintah Indonesia dipastikan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Starlink, layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk, hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria.

Diketahui Starlink baru-baru ini memperluas layanannya ke segmen business-to-consumer (B2C), Nezar pun menekankan bahwa semua prosedur perizinan telah diikuti dengan benar.

"Starlink bukan anak emas," ujar Nezar di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (31/5/2024).  

Ia menjelaskan bahwa Starlink telah mengantongi izin untuk VSAT dan sebagai Penyelenggara Jasa Internet (ISP). 

Proses perizinan ini dilalui dengan cepat, termasuk tahap Uji Laik Operasi (ULO) yang berhasil dilewati oleh Starlink.

Nezar juga merespons isu yang menyatakan bahwa Starlink belum memenuhi kewajiban-kewajibannya di Indonesia, seperti mendirikan Network Operation Center (NOC), membayar pajak, dan membuka kantor perwakilan. 

"Kita bisa katakan bahwa Starlink, lewat perusahaannya PT Starlink Services Indonesia, sudah memenuhi perizinan yang ada seperti ISP lainnya, termasuk entitas, hak labuh, dan kewajiban lainnya," tuturnya.

Dalam konteks persaingan bisnis, Nezar menekankan bahwa Starlink harus menjaga harga layanan dan perangkat keras mereka agar tidak merusak pasar lokal.

"Saya tidak ingin dumping (Starlink) merusak pasar, apalagi infrastruktur sudah investasi besar sehingga persaingannya tidak sehat, baik fixed maupun mobile," pungkasnya.

Dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat dan pengawasan pemerintah, kehadiran Starlink di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna internet di Indonesia tanpa mengganggu ekosistem bisnis yang sudah ada.