Bertemu Pimpinan MPR, Cak Imin Ingin Lubang di Konsitusi Ditambal

BeritaNasional.com - Pimpinan MPR menggelar silaturahmi kebangsaan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (8/6/2024).

Cak Imin mendorong UUD 1945 disempurnakan, lubang-lubang dalam konstitusi diperbaiki.

"Kami menyampaikan bahwa dalam rangka penyempurnaan itu, masih banyak lubang-lubang yang memungkinkan agar konstitusi harus menyempurnakan," ujarnya.

Cak Imin menilai, amandemen UUD 1945 tidak terhindarkan. Ia mendukung dilakukan amandemen oleh MPR periode berikutnya.

"Mau tidak mau, MPR yang akan datang hendaknya melaksanakan penyempurnaan UUD 45 karena tuntutan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Salah satu yang paling pokok adalah agar berbagai lubang-lubang konstitusi di tingkat UU kita atasi masalahnya di tingkat konstitusi," kata Cak Imin.

Wakil ketua DPR ini mengingatkan jangan sampai terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dari konstitusi.

Cak Imin berpandangan ada beberapa lubang yang perlu ditambal dalam konstitusi. Seperti pembatasan kewenangan presiden.

"Mungkin akan lahir UU lembaga kepresidenan karena UU lembaga kepresidenan itu adalah yang membuat presiden. Sehingga dibutuhkan pengaturan pembatasan kewenangan presiden yang tidak terbatas itu dengan menyempurnakan pasal pasal tentang presiden," katanya.

Kemudian, mengenai masalah demokrasi. Perlu disempurnakan, agar tidak terus tumbuh subur demokrasi berlandaskan uang sogokan.

"Agar demokrasi berjalan lebih murah, tidak terjadi kompetisi yang pragmatis menggunakan uang, menggunakan sogokan, nampaknya juga tidak bisa diatasi melalui UU. Mau tidak mau harus dipertegas dalam konstitusi UUD 1945," kata Cak Imin.

Kemudian, Cak Imin juga ingin tata kelola hierarki pemerintahan daerah dan pusat diperbaiki. Supaya memungkinkan terjadinya otonomi daerah untuk memunculkan kreativitas dan inovasi daerah.

"Dan banyak hal lagi yang bisa kita atasi secara fundamental mengembalikan kedaulatan rakyat di keterwakilan termasuk saya ingin mengembalikan posisi Partai politik sebagai pengendali proses demokrasi yang hari ini lemah, lemah dalam arti begitu sudah di lapangan, partai tidak berdaya," tutup Cak Imin.