Polemik APBN Dipakai Bangun Ponpes Al Khoziny, Menko Muhaimin Ungkap Alasannya

BeritaNasional.com - Menjawab polemik di masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan alasan pemerintah harus membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pertama, bagi pemerintah yang paling penting adalah perlindungan rasa aman, nyaman buat belajar itu kewajiban pemerintah. Itu wujud kehadiran pemerintah," kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Cak Imin menegaskan, penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny itu dilakukan dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar.

Adapun munculnya opini yang menyebutkan pemerintah harus mendahulukan aspek penegakan hukum karena adanya dugaan kelalaian pihak tertentu, Menko PM mendorong upaya penyelesaian hal tersebut sembari meneruskan proses untuk membantu santri-santri yang menjadi korban.

"Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara," terang Cak Imin.

Di samping itu, Menko PM menjelaskan, penggunaan APBN dalam hal ini dibutuhkan agar proses penanganan menjadi lebih cepat. Apalagi, pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang paling sedikit mendapat bantuan pemerintah.

"Teman-teman yang mengkritik pesantren kenapa kok dibantu, perlu dicatat pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah," ungkap Ketua Umum PKB itu.

Menko Muhaimin menyebut, Presiden RI Prabowo Subianto juga menaruh perhatian besar terhadap pesantren di tanah air yang telah menjadi elemen penting dari masyarakat bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Dan pesantren di Indonesia tumbuh dari nilai swadaya dan gotong royong.

"Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah kemandirian itu karena apa, inisiatif masyarakat amat sangat lebih penting dan amat sangat kita butuhkan," terangnya.

"Karena tentu saja anggaran negara amat sangat terbatas, (sehingga) inisiatif masyarakat untuk tumbuh dan berkembangnya penyelenggaraan pendidikan. (Dalam hal ini) tugas pemerintah menegakkan, menjaga, mengawal, dan mengawasi agar (hal yang tidak diinginkan) tidak terjadi lagi," ucap mantan Wakil Ketua DPR itu.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, pihaknya akan membangun kembali musala Ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menewaskan 67 santri beberapa waktu lalu. Ia memperkirakan, biaya pembangunan ulang lebih murah dibanding memperbaiki struktur gedung.

Kemen PU juga masih menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung ponpes dari awal. Meski pembangunan itu akan dibiayai APBN, kata Dody, terbuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut membantu.

"Kalau soal anggaran, insyaallah cukuplah, insyaallah. Cuman dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN," ujar Dody, Selasa (7/10/2025).

Sumber: Antara