Data Ratusan Instansi Hilang Akibat Ransomware, Yang Dipulihkan Baru 44 Lembaga

Oleh: Tim Redaksi
Kamis, 27 Juni 2024 | 13:45 WIB
Ilustrasi peretasan ransomware. (Foto/Freepik)
Ilustrasi peretasan ransomware. (Foto/Freepik)

BeritaNasional.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kini berfokus memulihkan data 22 instansi kementerian/lembaga dengan migrasi ke layanan lain imbas dari serangan siber Ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi 44 instansi yang berhasil mem-backup data mereka.

"Kami sudah identifikasi itu ada sekitar 44 instansi yang dalam proses, itu dia bisa langsung naik karena dia punya backup cukup baik. Sisanya sekitar 238 instansi itu masih dalam monitoring," kata Nezar di Jakarta, Rabu (26/6).

Nezar menjelaskan pemerintah berupaya maksimal agar pemulihan pada sebanyak 238 instansi lainnya bisa cepat diselesaikan sehingga masyarakat bisa kembali merasakan layanan publik yang optimal.

Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Kominfo mengidentifikasi ada 211 instansi yang terdampak dari insiden serangan siber PDNS 2 pada Senin (24/6), 

Lantas, teridentifikasi 282 instansi yang terimbas insiden PDNS 2 pada Selasa (25/6). 

Namun,  pada Rabu , tercatat sudah ada 44 instansi yang melakukan pemulihan data sementara sisanya masih dalam proses.

Nezar menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengikuti permintaan dari pemilik ransomware Brain Cipher yang merupakan turunan Lockbit 3.0 untuk memulihkan layanan ini.

"Kami tidak akan melakukan yang opsi bayar tebusan itu," tegas Nezar.

Maka dari itu agar layanan publik bisa kembali pulih, Pemerintah memilih untuk melakukan migrasi data lewat pencadangan ke layanan-layanan cloud lainnya.

Pemerintah melakukan penyisiran pada data-data yang akan dicadangkan agar tidak disusupi oleh ransomware yang menjadi penyebab PDNS 2 mengalami gangguan.

Hal tersebut mengakibatkan pemulihan pada beberapa layanan publik terkesan memakan waktu yang tidak sedikit. 

Meski demikian, diharapkan langkah itu dapat meningkatkan keamanan data layanan publik sehingga serangan siber tidak lagi terulang pada data-data yang dicadangkan.

"Untuk migrasi itu, kami harus pastikan di tempat mendarat yang baru itu juga clean. Nah, ini enggak main-main karena nanti kalau itu semua data dipindahkan lalu ternyata di 'rumah' yang baru juga ada file yang ke hack kan itu jadi mengulang lagi. Jadi memang ini kita harus hati-hati," ungkapnya.

 sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: