Isu Ketimpangan Jadi Masalah Global yang Mengancam Indonesia

BeritaNasional.com - Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dinilai bisa menjadi momentum menekan masalah kesenjangan sosial di tanah air. Apalagi Pimpinan Gereja Katolik Dunia itu sangat peduli pada persoalan ketimpangan sosial, ketidaksetaraan, dan kemiskinan di dunia.

Hal itu disampaikan oleh ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto di Depok.

Teguh mengatakan, isu ketimpangan merupakan permasalahan global yang mengancam Indonesia. Oleh karena itu, ia berterima kasih karena Paussangat perhatian mengangkat masalah ketimpangan ekonomi dan sosial jadi isu bersama.

Teguh mengatakan, ketimpangan di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum masih dalam konteks moderat yaitu 0,379 pada 2024, perlu dilihat lebih mendalam dan rinci karena terdapat masalah yang lebih besar. Contohnya dari sisi ketimpangan kepemilikan aset.

“Studi yang saya lakukan terkait dengan ketimpangan aset tanah di Indonesia ini cukup miris. Ternyata sekitar 56 persen petani di Indonesia merupakan petani gurem di mana luas tanahnya hanya 1.800 meter persegi, itu tidak cukup untuk menopang kebutuhan hidup. Sedangkan sekitar 6 persen petani kaya itu menguasai tanah sekitar rata-rata 5,4 hektare,” kata Teguh.

Menurutnya, hal tersebut mengartikan dari kepemilikan aset tanah ini sudah sangat timpang. Alhasil orang miskin dari kalangan petani akan sulit bangkit dan tumbuh perekonomiannya.

Contoh lainnya yakni kesenjangan aset finansial. Dari studi yang dilakukan Teguh menunjukkan bahwa ada 305 juta rekening atau 98,2 persen dari total rekening di Indonesia hanya menguasai sekitar 14 persen dari total tabungan. 

Namun di sisi lain, sekitar 0,03 persen atau 103.000 rekening menguasai 47,5 persen total tabungan dengan rerata nilai tabungan sebanyak Rp 5 miliar.

Dikutip dari Antara, ada pula kesenjangan atau ketimpangan kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk mengakses pendidikan berkualitas.

Dia mengatakan kesempatan anak-anak di wilayah Jabodetabek tidak setara dengan banyak anak lainnya di luar wilayah tersebut untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Teguh menjelaskan, dalam konteks Indonesia pola pembangunan pertumbuhan ekonomi kurang inklusif. Artinya pertumbuhan itu tidak dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati golongan kelas ekonomi tertentu saja.