Anggaran untuk Kesejahteraan Guru Ditambah Rp 10,4 Triliun, Angin Segar bagi Dunia Pendidikan

BeritaNasional.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan anggaran pembiayaan pendidikan 2025 ditambah Rp 10,4 triliun khusus untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.

Peningkatan kesejahteraan guru merupakan komitmen pemerintah untuk menaikkan taraf kualitas pendidikan Indonesia. 

Kabar tersebut diungkapkan Nadiem setelah menggelar rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

“Tambahan anggaran ini sudah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan program wajib dan prioritas Kemendikbudristek. Salah satu komponen terbesarnya adalah program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, baik itu tunjangan maupun sertifikasi,” ungkapnya.

Nadiem menuturkan revitalisasi sarana dan prasarana serta bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) menjadi komponen yang juga sangat penting. 

“Dua hal ini penting untuk peningkatan kualitas universitas kita. Selain itu, dengan dengan BOPTN yang memadai, tekanan untuk peningkatan UKT juga berkurang,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menjelaskan tambahan anggaran Rp 10,4 triliun ini dialokasikan untuk sejumlah program.

Pertama, program sekolah unggulan yang menargetkan empat sekolah dengan total alokasi Rp 2 triliun.

Kedua, pendanaan untuk tunjangan profesi guru (TPG) Non PNS dan keberlanjutan pendidikan profesi guru (PPG) Rp 3,79 triliun yang terbagi untuk TPG Non PNS yang menyasar 185.096 orang dengan nilai anggaran Rp 3 triliun, PPG on-going dan PPG baru (prajabatan dan dalam jabatan) yang menyasar 503.171 orang dengan nilai anggaran Rp 738 miliar, dan program non gelar bagi guru dan tenaga kependidikan (microcredential) yang menyasar 400 orang dengan nilai anggaran Rp 11 miliar.

Ketiga, pendanaan untuk program tunjangan profesi dosen (TPD), bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), dan sarana-prasarana PTN memiliki total alokasi Rp 3,36 triliun.

Perincian, TPD yang menyasar 39.079 orang dengan nilai anggaran Rp 172 miliar, BOPTN pendidikan tinggi yang menyasar 76 lembaga dengan nilai anggaran Rp 1,17 triliun, sarana-prasarana PTN yang menyasar 76 lembaga dengan nilai anggaran Rp 1,1 triliun, program pembinaan PTS yang menyasar 600 lembaga dengan nilai anggaran Rp 300 miliar, beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Darmasiswa, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), dan program non gelar pendidikan tinggi yang menyasar 15.513 orang dengan nilai anggaran Rp 612 miliar.

Sarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi (PTV) dan teaching factory SMK memiliki total alokasi Rp 1,25 triliun, yang terbagi untuk 1) sarana dan prasarana PTV yang menyasar 49 lembaga dengan nilai anggaran Rp 261 miliar; 2) SMK non Pusat Keunggulan yang menyasar 82 lembaga dengan nilai anggaran Rp 41 miliar; 3) SMK teaching factory yang menyasar 1.045 lembaga dengan nilai anggaran Rp 434 miliar; 4) BOPTN Vokasi yang menyasar 49 lembaga dengan nilai anggaran Rp 216 miliar; 5) pendidikan non gelar vokasi yang menyasar 15.900 lembaga dengan nilai anggaran Rp 55 miliar; serta peningkatan dan penyegaran keterampilan Pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang menyasar 3.880 orang/7 unit dengan nilai anggaran Rp 250 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian menyoroti Kemendikbudristek sebagai suatu kementerian yang sangat inovatif.

Dengan banyaknya terobosan yang diciptakan melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbudristek telah mentransformasikan pendidikan agar lebih merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami ingin berpesan agar Kemendikbudristek memastikan usulan-usulan bagi program prioritas yang mendesak namun belum tertuang di pagu saat ini, termasuk anggaran tambahan, dipastikan untuk diusulkan pada pagu perubahan di masa berikutnya,” ucapnya.