Pemprov Jakarta Gelar Edukasi Antipungli, Ini Tujuannya

BeritaNasional.com - Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan sosialisasi Edukasi Antipungli, Gratifikasi, dan Judi Online di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi, 

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan, kegiatan edukasi ini merupakan langkah strategis yang penting dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai bahaya pungutan liar, gratifikasi, dan judi online.

"Kegiatan sosialisasi ini diharapkan memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan integritas para petugas, baik yang berada di lapangan maupun di kantor. Saya yakin dengan adanya  pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di Jakarta akan semakin tinggi," ujar Iwan, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Senin (30/9).

Lebih lanjut, Iwan mengatakan, sosialisasi ini dihadiri oleh 150 petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dan juru ukur. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara online oleh seluruh unit pelayanan DPMPTSP dari 267 kelurahan, 44 kecamatan, dan enam kota/kabupaten administrasi, serta di tingkat dinas.

Iwan menerangkan, petugas AJIB memiliki tanggung jawab dalam mendampingi proses administrasi pelayanan perizinan kepada masyarakat secara langsung, baik di kantor maupun di lapangan. Sementara petugas ukur bertugas melakukan pengukuran teknis di lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

"Para petugas tersebut memiliki risiko tinggi terhadap penyuapan atau gratifikasi karena bertemu langsung dengan masyarakat yang seringkali dilakukan di lingkungan luar kantor dan minim pengawasan langsung dari atasan. Oleh karena itu, kehadiran mereka dalam kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat integritas dalam pelaksanaan tugas mereka," imbuh Iwan.

Ia juga menegaskan, bahwa penyuapan adalah tindakan yang tidak hanya merugikan instansi, tetapi juga mencoreng nilai-nilai pribadi sebagai pelayan publik. Begitu pula judi online yang berdampak pada finansial, serta menyerang privasi dan otoritas individu yang terlibat. Oleh karena itu, perlu ada komitmen dalam menjaga integritas diri dan memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil senantiasa mencerminkan komitmen terhadap kejujuran dan profesionalisme.

"Dari pengetahuan yang diperoleh, diharapkan setiap petugas dapat bertindak lebih proaktif dan bertanggung jawab, serta mampu mengidentifikasi dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan," tandas Iwan.