Rumah Dinas DPR Tidak Lagi Ekonomis

Oleh: Ahda Bayhaqi
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 17:00 WIB
Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto/OIKN)
Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto/OIKN)

BeritaNasional.com -  Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu alasan anggota DPR RI 2024-2029 tidak lagi mendapatkan rumah dinas. Pemberian rumah dinas yang selama ini diberikan kepada semua anggota DPR dinilai tidak efektif karena biaya pemeliharaan yang semakin besar. Sekjen DPR Indra Iskandar,Sabtu (5/10/2024) mengatakan selain perawatan rumah dinas yang memakan biaya besar pemerintah telah merencanakan pembangunan hunian bagi anggota dewan di IKN.


"Nah, berkaitan dengan IKN saya kira di samping juga yang sudah tidak ekonomis dalam pemeliharaan rumah jabatan, saya kira salah satu pertimbangan memang ke depan karena kita juga punya proyeksi berkaitan juga dengan IKN (pembangunan hunian anggota DPR di IKN"

Para anggota DPR periode 2024-2029 hanya diberi tunjangan perumahan sebagai pengganti rumah yang menjadi fasilitas dari negara. 

"Pertimbangan utamanya adalah kita ingin yang lebih ekonomis ke depan seperti apa dalam pengelolaan keuangan di dewan," kata Indra.

Selanjutnya DPR akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait pengelolaan rumah dinas yang tidak dihuni lagi dan merupakan aset negara. Konsultasi tersebut akan dilakukan oleh komisi yang menjadi mitra Kementerian Keuangan. 

"Sampai sekarang karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk tentu nanti Menteri Keuangan akan mengkonsultasikan setelah ada Menteri Keuangan yang baru dengan komisi terkait yang nanti menjadi mitra dari Kementerian Keuangan," terangnya. 

Sementara itu anggota DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron memahami alasan DPR tidak lagi memberikan rumah dinas kepada anggota dewan periode 2024-2029. Herman mengakui kondisi pemeliharaan rumah dinas yang tidak ekonomis.

Herman mengusulkan pemerintah membangun hunian khusus  apartemen untuk fasilitas tinggal para wakil rakyat tersebut. Letak hunian pun diminta berdampingan dengan kantor parlemen agar memudahkan mobilitas anggota dewan. 

"Sebagai hunian para anggota DPR ada rumah apartemen. Sehingga dari jarak jangkau terhadap kantor DPR itu tidak terlalu jauh. Dulu kan pernah direncanakan bahwa akan ada kantor yang terintegrasi dengan hunian dan lain sebagainya. Saya kira ini bagus. Dari pada juga pagi-pagi harus macet-macetan juga. Dan kemudian pas pulang juga harus macet-macetan," tandasnya. sinpo

Editor: Sri Utami Setia Ningrum
Komentar: