Prabowo Dukung Reformasi Partai, Pengamat Soroti Korupsi di Kabinet

BeritaNasional.com -  Pengamat politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak, menilai bahwa banyak menteri dari kalangan partai politik sering kali mendapatkan tugas untuk mencari keuntungan selama menjabat di kabinet.

Hal tersebut membuatnya setuju dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengimbau parpol agar tidak menugaskan kadernya menjadi menteri untuk mencari uang dari APBN.

“Saya setuju. Selama ini, menteri dari parpol selalu mendapatkan penugasan lain; yakni mengumpulkan pundi-pundi keuangan partainya,” ujar Zaki kepada Beritanasional.com, Minggu (13/10/2024).

Zaki mengatakan hampir semua parpol menugaskan kadernya untuk korupsi di kabinet, baik pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo (Jokowi).

“Baik di era SBY maupun Jokowi, sejumlah menteri ditangkap KPK gara-gara menyelewengkan uang anggaran kementerian. Ini sudah sangat tidak sehat,” tuturnya.

Dia berharap Prabowo dapat mereformasi pembiayaan partai politik dan mengaudit keuangan secara transparan agar parpol tidak berani melakukan korupsi.

“Sebaiknya semua kebutuhan pembiayaan parpol ditanggung oleh APBN dan setelah itu diaudit. Jadi, parpol tidak boleh menerima dana dari sumber lain,” kata dia.

Dengan dana APBN, Zaki juga ingin parpol tidak berbisnis sehingga tidak memunculkan konflik kepentingan, seperti meminta setoran dari calon kepala daerah atau kepala daerah terpilih.

“Dengan jaminan APBN, maka parpol tidak perlu lagi memiliki cukong untuk membiayai kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera mengesahkan UU Parpol soal pembiayaan ini,” tandasnya.