DPRD dan Pemprov DKI Sepakati KUA-PPAS APBD 2025 Sebesar Rp 91,14 Triliun

BeritaNasional.com -  DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025 sebesar Rp 91,14 triliun.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakart a, Khoirudin, merinci bahwa besaran rencana APBD tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 81,68 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 9,45 triliun.

Kemudian, terdapat belanja daerah sebesar Rp 82,32 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 8,81 triliun.

“Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,14 triliun, apakah dapat disetujui?” tanya Khoirudin dalam rapat Banggar, Senin (28/10/2024).

“Setuju,” jawab seluruh Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta.

Selanjutnya, akan dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025. Penandatanganan ini direncanakan akan dilakukan pada Jumat (1/11/2024).

“Pelaksanaan penandatangan MoU Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2024,” ujar Khoirudin.

Adapun para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi pekan lalu sebelum menyepakati besaran APBD tahun 2025.

Pertama, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, merekomendasikan anggaran secara bertahap untuk memperbanyak CCTV, sebab jumlah Managed Service CCTV untuk keamanan pada wilayah rawan konflik dan kriminalitas masih sangat terbatas.

“Komisi A mengingatkan pentingnya menyediakan tenaga monitoring yang memadai,” ucap Mujiyono.

Kemudian, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, merekomendasikan agar PT Food Station Tjipinang Jaya mengantisipasi ketersediaan pangan menjelang tahun baru, Natal, dan pelaksanaan Pilkada. Sebab, pada momentum tersebut, biasanya memicu peningkatan permintaan pangan yang signifikan.

"Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan,” ucap Nova.

Selanjutnya, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, merekomendasikan agar Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta membuat sistem pengelolaan aset yang lebih optimal. Tujuannya agar aset-aset yang dimiliki Pemprov dapat terdata, terkontrol, dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Mendorong BPAD untuk mengambil alih aset-aset daerah yang tidak digunakan dengan baik atau tidak menghasilkan pendapatan agar dialihkan kepada pihak ketiga (dikerjasamakan) sehingga aset tersebut dapat menghasilkan pendapatan daerah,” kata Suhud.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, merekomendasikan agar Pemprov mempercepat pengurangan kawasan kumuh di Jakarta, baik melalui intervensi infrastruktur permukiman maupun penggunaan skema konsolidasi tanah vertikal.

“Komisi D menilai perlunya penguatan alokasi anggaran untuk percepatan pengurangan kawasan kumuh di Jakarta,” ungkap Yuke.

Terakhir, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, merekomendasikan agar Program Sekolah Swasta Gratis tetap berjalan. Namun demikian, program tersebut tidak menghilangkan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang sudah berjalan.

“Karena program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, banyak anggaran yang dapat diefisienkan untuk terlaksananya program ini,” tukas Justin.