Siap Melapor LHKPN, 4 Pembantu Prabowo Ini Sudah Berkonsultasi dengan KPK

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sudah ada empat menteri dan wakil menteri yang berinisiatif menghubungi tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, inisiatif tersebut dalam upaya input atau pendaftaran LHKPN yang diwajibkan bagi para pembantu Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029.

"Informasi dari tim LHKPN sampai dengan Senin kemarin setidaknya ada empat dari jajaran menteri ataupun wakil menteri yang sudah berkomunikasi," ujar Budi di Gedung ACLC KPK, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan hal tersebut merupakan inisiatif yang sangat baik dalam awal kepatuhan LHKPN. Selain itu, KPK terbuka membantu para penyelenggara negara untuk mengisi LHKPN.

"Jika para wajib lapor baru mengalami kendala dalam pengisian tersebut, kami terbuka untuk melakukan perbantuan ataupun pendampingan dalam pengisian LHKPN tersebut," tuturnya.

Berdasarkan data yang dimiliki KPK, Budi mengatakan ada 48 wajib lapor baru di tingkat menteri dan wakil menteri yang harus melaporkan LHKPN.

"Tentu, KPK mesti menyiapkan dari sisi sistem informasi di dashboard LHKPN-nya karena tentu banyak nomenklatur kementerian baru di dalamnya," katanya.

Berdasarkan informasi yang Beritanasional.com himpun, keempat pejabat tersebut adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Kemudian, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Zulfikar Ahmad dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.