Bawaslu: Pentingnya Pendidikan Politik untuk Hindari Polarisasi di Pilkada 2024

BeritaNasional.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat dalam rangka menghindari polarisasi yang bisa merusak demokrasi pada Pilkada Serentak 2024. 

Menurut Bagja, pendidikan politik akan membantu masyarakat dalam memilah informasi dan memilih kandidat kepala daerah berdasarkan pengetahuan yang benar dan baik.

"Hal ini penting agar masyarakat dapat mencari hal-hal yang benar dan baik dari pengetahuan dan informasi mengenai kandidat kepala daerah," ujar Bagja dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Dia pun menyebut, tahapan kampanye merupakan waktu yang krusial bagi seluruh kontestan untuk meyakinkan publik dan memaksimalkan upaya peningkatan elektabilitas. 

Namun, Bagja mengingatkan, ada cara-cara tidak bertanggung jawab yang bisa merusak tatanan demokrasi, seperti penggunaan isu SARA, ujaran kebencian, dan hoaks untuk menyerang pasangan calon lainnya.

“Namun ada catatannya, terdapat cara-cara tidak bertanggung jawab dalam kampanye pemilihan yaitu penggunaan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks untuk saling menyerang pribadi pasangan calon," kata Bagja. 

Bagja mengatakan, praktik semacam itu bertujuan untuk memanfaatkan situasi yang kacau, menurunkan partisipasi, dan memecah belah dukungan terhadap pasangan calon lainnya.

Lebih jauh, Bagja menegaskan, tindakan tersebut merusak integritas dan kejujuran dalam proses demokrasi. Dia juga mencatat tingginya penggunaan media sosial dapat memperburuk polarisasi di masyarakat jika tidak segera dicegah.

“Ini terbukti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019. Bahkan hal tersebut mengancam keamanan dan disintegrasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya. 

Kendati demikian, Bagja memberikan apresiasi terhadap upaya kolaborasi antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menanggulangi masalah politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian pada Pemilu 2024. 

Menurutnya, kerja sama ini telah berhasil mereduksi potensi kerusuhan dan polarisasi yang timbul di media sosial secara signifikan.

"Oleh sebab itu, Bawaslu berpendapat dan meyakini bahwa cek fakta merupakan pilar utama dalam membangun peradaban yang bermartabat dan menciptakan kontestasi politik yang berkualitas dan berintegritas," ucap Bagja.

Bagja pun juga mengingatkan, sebagai pemegang kedaulatan, masyarakat harus diberi pendidikan politik yang bertanggung jawab. 

Dia juga menekankan bahwa untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya verifikasi informasi dalam demokrasi, kolaborasi antara berbagai pihak sangatlah diperlukan.

“Mari terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif serta memperluas pendidikan politik kepada masyarakat yang benar. Laporkan kepada kami jika ada dugaan pelanggaran pemilihan, seperti misinformasi, hoaks, atau politisasi SARA di media sosial,” tandasnya.