Warga Tanah Merah Cabut Dukungan ke Pramono-Rano, Ridwan Kamil Janji Bereskan Persoalan Penggusuran

BeritaNasional.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) buka suara soal polemik warga Tanah Merah yang mencabut dukungan ke Pramono Anung-Rano Karno dan beralih kepadanya di Pilgub Jakarta 2024.

Untuk diketahui, warga Tanah Merah mencabut dukungan ke Pram-Rano karena kontrak politik yang ditandatangani tak sesuai dengan keinginan warga.

RK berujar, dia tak akan terlalu spesifik membuat kontrak politik di Tanah Merah. Namun, dia memastikan akan menampung dan merealisasikan keluhan-keluhan warga menjadi program konkrit yang akan dilakukannya.

"Saya pada dasarnya tidak akan terlalu spesifik, membangun itu adalah sekali lagi setengahnya gagasan pemimpin setengahnya maunya warga," kata RK kepada wartawan.

Eks Gubernur Jawa Barat itu berujar, warga memintanya untuk menata kawasan Tanah Merah tanpa menggusur mereka. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang akan dia lakukan.

"Warga maunya tadi saya dengar tetap di sini ya, Pak, tetap di sini, dimuliakan, dihormati, dibantu negosiasi dengan institusi, yaitu yang akan saya lakukan juga," ujar RK.

"Buat apa menimbulkan masalah baru tanpa melakukan penyelesaian yang manusiawi," sambungnya.

Lebih lanjut, RK mengungkapkan bahwa persoalan di Tanah Merah adalah soal agraria. Untuk diketahui, warga Tanah Merah di sana tinggal di tanah milik Pertamina. Namun, mereka menolak untuk berpindah karena memiliki IMB sementara yang dikeluarkan sejak era Anies Baswedan.

"Permasalahan pertama di Tanah Merah ingin ada solusi agrarianya. Agraria ini kan institusi negara tinggal diobrolkan saja dengan baik seperti apa. Yang penting kan hidup ini harus mengurusi masyarakat," ucap RK.

RK menegaskan, dia siap membantu warga mengatasi persoalan agraria ini. Dia menekankan, persoalan tanah tak melulu dengan menggusur warganya.

"Nah membangun di Jakarta tidak harus selalu memindahkan. Bisa tetap di sini, tidak pindah tapi kampungnya dirapikan atau istilahnya dulu kampung improvement plan," ujar RK.

"Saya waktu menjadi gubernur Jawa Barat hampir merenovasi 200.000 rumah tanpa memindahkan. Dikasih anggaran perbaikan rumah yang dari kumuh jadi bagus itu dilakukan," pungkasnya.