RK Ingin Seluruh Dinas di Jakarta Raih Predikat Zero Complaint

BeritaNasional.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) bakal mencopot kepala dinas yang kerap mendapatkan komplain dari warga. 

Adapun hal ini disampaikan RK saat warga mengeluh karena Dinas Pendidikan kerap berbelit saat menangani aduan dari warga.

Mulanya, RK berujar bahwa dia ingin seluruh dinas di Jakarta mendapatkan predikat zero complaint jika dirinya berhasil memenangkan Pilgub Jakarat 2024.

Oleh karena itu, dia tak segan mencopot kepala dinas yang kerap mendapat komplain warga. 

"Saya ingin ada yang namanya zero complaint birokrasi. Kalau masih ada komplainnya banyak, tidak menurun, dan tidak nol, di Dinas Pendidikan, ya sudah berarti kita copot saja (Kepala) Dinas Pendidikannya," kata RK di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (16/11/2024).

RK berujar, dia akan mengganti kepala dinas yang dianggapnya bermasalah itu dengan orang-orang yang peduli dengan masyarakat.

"Saya ganti dengan orang-orang yang pro rakyat, pro masyarakat, dan bisa menghadirkan yang namanya zero complaint birokrasi," ujar RK.

Menurut RK, tidak boleh anak-anak tidak bersekolah karena kesenjangan pendidikan yang terjadi saat ini karena persoalan administrasi yang sebetulnya dapat diselesaikan oleh pemerintah.

RK pun bercerita saat sia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung, dia membuat tim pencari anak putus sekolah agar mereka dapat menempuh pendidikan kembali.

"Supaya anak-anak jalanan yang tidak sekolah itu kembali bersekolah. Saya sampai bikin tim detektif, ibaratnya gitu ya, karena hak bersekolah itu adalah hak seluruh anak bangsa kita. Jadi kalau saya nanti takdirnya ada, hal-hal administratif itu pasti saya bereskan," jelas RK. 

Selain itu, Ridwan Kamil juga berjanji akan menyelesaikan masalah ijazah yang kerap ditahan karena masalah administrasi. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah membentuk tim quick respon yang bisa menyelesaikan masalah itu. 

"Kalau mentok di Dinas Pendidikan, yang seharusnya (menangani itu), maka bisa menggunakan pintu pribadi gubernurnya untuk melaksanakan dan membereskan hal-hal tadi yang jumlahnya tidak sedikit," ucap RK.

"Sehingga di lima tahun ke depan tidak boleh ada lagi anak yang tidak mendapatkan haknya, tidak boleh ada anak sekolah yang terkendala ijazahnya ditahan," pungkas RK.