DPR Harapkan Pimpinan KPK Baru Bawa Terobosan dalam Pemberantasan Korupsi

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa lima pimpinan KPK yang baru penting untuk menjaga soliditas para pimpinan.

"Dengan latar belakang yang beragam, para pimpinan ini harus segera membangun sinergi dan koordinasi agar dapat bekerja secara efektif," ujarnya dalam keterangan tertulis, yang dikutip pada Jumat (22/11/2024).

Langkah ini diperlukan untuk memperkuat kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Aboe mendorong pimpinan KPK yang baru untuk menghadirkan terobosan.

"Kami berharap pimpinan baru ini mampu memberikan akselerasi dalam penanganan korupsi. Ini adalah momen yang tepat, karena mereka terpilih di awal periode kabinet baru. Sinergi antara lembaga eksekutif dan KPK sangat penting untuk mengoptimalkan pencegahan tindak pidana korupsi," kata Aboe.

"Tentu, kita berharap pimpinan terpilih ini memiliki terobosan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kita berharap langkah-langkah yang mereka ambil akan membawa dampak optimal dalam pembangunan nasional," imbuhnya.

Dengan terpilihnya lima pimpinan KPK baru beriringan dengan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Aboe melihat ada peluang besar untuk sinergi dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

"Saya melihat adanya peluang besar, di mana terpilihnya pimpinan KPK ini beriringan dengan kabinet baru. Artinya, ini adalah kesempatan baik untuk bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan tipikor," ujar Aboe.

Komisi III DPR menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029.

Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK 2024-2029 dengan perolehan 45 suara dari Komisi III DPR.

Empat pimpinan lainnya yang terpilih adalah Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.

Fitroh Rohcahyanto mengantongi suara terbanyak sebagai anggota pimpinan KPK dengan 48 suara, diikuti oleh Johanis Tanak dengan 48 suara, Setyo Budiyanto dengan 46 suara, Agus Joko Pramono dengan 39 suara, dan Ibnu Basuki Widodo dengan 33 suara.